Nepal Pulihkan Akses Media Sosial Usai Protes Berdarah Tewaskan 19 Orang
KATHMANDU, 09 September 2025 – Pemerintah Nepal akhirnya memulihkan kembali akses terhadap Facebook, Instagram, dan platform media sosial lainnya di seluruh negeri. Keputusan ini diambil setelah periode pemblokiran yang singkat namun intens, yang ironisnya turut memicu gelombang demonstrasi besar di kalangan kaum muda yang geram atas dugaan korupsi yang meluas dan menewaskan sedikitnya 19 orang.
Pencabutan blokir ini disambut dengan kelegaan bercampur kehati-hatian oleh warga Nepal. Selama pemblokiran, jutaan pengguna media sosial terputus dari sumber informasi dan komunikasi utama mereka, memperparah ketegangan di tengah ketidakpuasan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Latar Belakang Protes dan Ketegangan
Protes yang menyelimuti Nepal dalam beberapa waktu terakhir merupakan akumulasi dari kemarahan publik atas berbagai isu, terutama tuduhan korupsi yang sistemik dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi. Kaum muda, yang merupakan segmen demografi terbesar di Nepal, merasa terpinggirkan dan frustasi dengan minimnya peluang kerja serta prospek masa depan yang suram.
Media sosial, sebelum pemblokiran, telah menjadi alat vital bagi para aktivis dan warga sipil untuk mengorganisir diri, menyebarkan informasi, dan menyuarakan ketidakpuasan mereka. Ketika pemerintah memutuskan untuk memblokir platform-platform tersebut dengan dalih menjaga ketertiban umum dan mencegah penyebaran “informasi palsu,” langkah itu justru dianggap sebagai upaya pembungkaman dan semakin mengobarkan semangat protes.
Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan pecah di berbagai kota, termasuk ibu kota Kathmandu. Kekerasan ini mencapai puncaknya dengan kabar kematian 19 orang, menjadikannya salah satu episode paling mematikan dalam sejarah protes sipil di Nepal modern. Insiden ini memicu kecaman luas dari organisasi hak asasi manusia internasional dan menempatkan pemerintah Nepal di bawah sorotan global.
Pencabutan Blokir dan Tantangan ke Depan
Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal menyatakan bahwa keputusan untuk mencabut blokir diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap situasi keamanan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. “Pemerintah selalu berkomitmen pada kebebasan berbicara, namun juga bertanggung jawab atas keamanan nasional,” ujarnya. “Keputusan untuk memulihkan akses media sosial diambil setelah mempertimbangkan dinamika situasi dan untuk membuka ruang dialog yang lebih konstruktif.”
“Pemulihan akses media sosial adalah langkah yang diperlukan, namun ini bukan solusi akhir,” kata seorang analis politik terkemuka di Kathmandu. “Masalah-masalah mendasar seperti korupsi dan akuntabilitas pemerintah harus segera ditangani secara serius. Jika tidak, ketegangan dapat kembali meningkat kapan saja, dengan atau tanpa media sosial.”
Para pengamat politik menilai bahwa pemerintah kini menghadapi tantangan berat untuk membangun kembali kepercayaan publik dan menanggapi tuntutan para demonstran. Pencabutan blokir media sosial mungkin meredakan ketegangan sesaat, namun akar permasalahan yang memicu protes – yakni dugaan korupsi dan rasa ketidakadilan – masih belum tersentuh. Ke depan, tekanan akan tetap ada bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap reformasi dan transparansi, serta memastikan kebebasan sipil dan hak asasi manusia ditegakkan di Nepal.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
