Nepal Pulihkan Akses Medsos Setelah Protes Berdarah, Tantangan Tata Kelola Menanti
KATHMANDU – Pemerintah Nepal akhirnya mencabut larangan akses terhadap platform media sosial populer seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi lain yang sebelumnya diberlakukan menyusul gelombang protes mematikan. Keputusan ini diambil pada 09 September 2025, mengakhiri periode pembatasan informasi yang telah berlangsung dan memicu kemarahan publik lebih lanjut.
Langkah pencabutan blokir ini datang setelah demonstrasi besar-besaran, terutama yang dipelopori oleh kaum muda, mengguncang negara tersebut. Protes yang berpusat pada isu korupsi merajalela dan tata kelola pemerintahan yang buruk, telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa hingga 19 orang. Pembatasan akses media sosial, yang oleh pemerintah diklaim bertujuan meredam penyebaran informasi palsu dan mengembalikan ketertiban, justru dituding memperkeruh suasana dan membatasi hak berekspresi warga.
Pemicu Gelombang Protes dan Pembatasan Akses
Protes yang meletus beberapa waktu lalu berakar pada kekecewaan mendalam kaum muda Nepal terhadap sistem politik dan ekonomi. Isu korupsi, kurangnya lapangan kerja, dan layanan publik yang tidak memadai menjadi pendorong utama massa turun ke jalan. Media sosial, khususnya Facebook dan Instagram, memainkan peran krusial sebagai alat koordinasi dan penyebaran informasi bagi para demonstran, memungkinkan mobilisasi massa yang cepat dan efektif.
Menanggapi eskalasi situasi dan penggunaan media sosial sebagai platform utama protes, pemerintah Nepal mengambil kebijakan kontroversial dengan memblokir akses ke platform-platform tersebut. Pihak berwenang berargumen bahwa pembatasan ini diperlukan untuk mencegah disinformasi yang dapat memperburuk ketegangan dan mengancam keamanan nasional. Namun, keputusan tersebut menuai kritik keras dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, yang menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan akses informasi.
Periode pembatasan akses internet ini bertepatan dengan peningkatan ketegangan di jalanan, yang sayangnya berujung pada bentrokan mematikan antara demonstran dan aparat keamanan. Insiden-insiden tersebut menyebabkan sedikitnya 19 orang kehilangan nyawa, menambah daftar panjang korban dalam sejarah politik Nepal yang sering bergejolak.
Dampak Pembatasan dan Reaksi Publik
Pembatasan akses media sosial tidak hanya memicu kemarahan publik, tetapi juga menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari warga. Banyak bisnis kecil yang mengandalkan platform digital untuk pemasaran dan komunikasi, mengalami kerugian. Selain itu, masyarakat umum merasa terisolasi dari informasi dan tidak dapat berkomunikasi dengan bebas, terutama dalam konteks mencari kabar mengenai situasi yang sedang berlangsung.
“Pembatasan akses media sosial adalah pedang bermata dua. Meskipun pemerintah mungkin berniat untuk mengendalikan situasi, langkah tersebut seringkali justru memicu rasa frustrasi yang lebih besar dan memperburuk polarisasi. Ini juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi akar masalah, yaitu korupsi dan ketidakpuasan publik,” kata Dr. Sharma, seorang pengamat politik dari Kathmandu, menanggapi langkah pemerintah saat itu.
Berbagai organisasi hak asasi manusia internasional dan kelompok kebebasan pers turut menyuarakan keprihatinan mereka, mendesak pemerintah Nepal untuk segera memulihkan akses internet penuh. Tekanan domestik dan internasional ini diyakini menjadi salah satu faktor kunci di balik keputusan pemerintah untuk mencabut larangan tersebut pada 09 September 2025.
Meskipun akses media sosial telah dipulihkan, tantangan bagi pemerintah Nepal masih jauh dari usai. Isu-isu mendasar yang memicu protes – korupsi, tata kelola yang buruk, dan kurangnya peluang bagi kaum muda – tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Keputusan untuk memulihkan akses media sosial mungkin meredakan ketegangan sesaat, namun tanpa reformasi substantif, potensi gejolak sosial di masa depan tetap membayangi.
Pemerintah kini dihadapkan pada tugas berat untuk membangun kembali kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi serta akuntabilitas, sambil tetap menjaga stabilitas negara yang rentan. Kebebasan digital dan hak-hak sipil akan terus menjadi sorotan tajam bagi rakyat Nepal dan komunitas internasional.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
