Dilema Rangkap Jabatan Erick Thohir: Menpora dan Ketum PSSI Tunggu Arahan FIFA
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, saat ini berada dalam posisi krusial terkait rangkap jabatannya. Hingga 17 September 2025, Erick Thohir masih menantikan instruksi dan panduan resmi dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) untuk memutuskan langkah selanjutnya mengenai status rangkap jabatannya tersebut.
Kondisi ini mencuat setelah Erick Thohir terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PSSI pada Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI bulan Februari lalu, di saat ia juga menjabat sebagai Menpora dalam Kabinet Indonesia Maju. Dua posisi strategis ini, satu di pemerintahan dan satu di organisasi olahraga independen, menimbulkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan serta kepatuhan terhadap regulasi FIFA yang menekankan independensi federasi anggotanya dari campur tangan pemerintah.
Pihak Kemenpora dan PSSI memahami bahwa status rangkap jabatan ini memerlukan kejelasan, terutama dari otoritas sepak bola tertinggi dunia. FIFA memiliki statuta yang ketat mengenai otonomi federasi dan potensi campur tangan pihak ketiga, termasuk pemerintah, dalam urusan internal sepak bola. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang profesional dan bebas dari pengaruh politik yang dapat merugikan perkembangan olahraga.
Persimpangan Kebijakan dan Independensi Federasi
Dilema rangkap jabatan Erick Thohir ini menempatkannya di persimpangan antara tanggung jawab konstitusional sebagai pejabat negara dan komitmen terhadap prinsip-prinsip independensi yang dianut FIFA. Sebagai Menpora, Erick Thohir memiliki wewenang dalam merumuskan kebijakan olahraga nasional, termasuk alokasi anggaran dan pembinaan atlet. Sementara itu, sebagai Ketua Umum PSSI, ia bertanggung jawab penuh atas operasional, pengembangan, dan tata kelola sepak bola di Indonesia, yang notabene harus bebas dari intervensi eksternal.
Potensi konflik kepentingan dapat muncul, misalnya, saat PSSI mengajukan permohonan dana atau dukungan fasilitas kepada pemerintah, di mana Menpora juga merupakan penentu kebijakan. Meskipun niatnya mungkin baik untuk mempercepat reformasi sepak bola nasional, secara prosedural dan etika, situasi ini dapat menimbulkan persepsi negatif atau pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas.
Erick Thohir sendiri telah menyadari adanya potensi isu ini dan memilih untuk menunggu arahan resmi dari FIFA. Pernyataan ini menunjukkan sikap kepatuhan terhadap aturan internasional dan keinginan untuk menghindari potensi sanksi atau ketidaknyamanan di masa depan.
“Saya tentu akan menunggu instruksi dan panduan dari FIFA. Sebagai bagian dari ekosistem sepak bola dunia, kita harus patuh pada aturan main yang berlaku. Prioritas utama adalah memastikan sepak bola Indonesia bisa terus berkembang tanpa hambatan regulasi,” ujar Erick Thohir dalam kesempatan terpisah beberapa waktu lalu.
Langkah ini krusial mengingat sejarah panjang intervensi pemerintah dalam sepak bola Indonesia yang kerap berujung pada sanksi dari FIFA, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2015. FIFA sangat menjaga independensi federasi anggotanya agar terhindar dari politisasi dan konflik kepentingan yang dapat menghambat kemajuan olahraga.
Implikasi bagi Reformasi Sepak Bola Nasional
Keputusan FIFA terkait status rangkap jabatan Erick Thohir akan memiliki implikasi signifikan bagi masa depan reformasi sepak bola Indonesia. Sejak terpilih sebagai Ketum PSSI, Erick Thohir telah mengemban harapan besar dari publik untuk melakukan bersih-bersih dan membawa perubahan fundamental dalam tata kelola sepak bola nasional, mulai dari isu pengaturan skor hingga pengembangan talenta muda.
Jika FIFA memberikan lampu hijau dengan syarat atau batasan tertentu, Erick Thohir dapat melanjutkan kedua perannya dengan lebih tenang, meskipun tantangan koordinasi dan manajemen waktu akan tetap besar. Namun, jika FIFA meminta agar salah satu jabatan dilepaskan, Erick Thohir akan dihadapkan pada pilihan sulit yang akan menentukan arah karier politik dan kepemimpinannya di dunia olahraga.
Apapun keputusan FIFA, PSSI dan Kemenpora diharapkan telah menyiapkan skenario dan langkah strategis. Kejelasan status kepemimpinan ini penting agar program-program reformasi yang telah dicanangkan dapat berjalan tanpa keraguan dan hambatan administratif. Publik dan para pemangku kepentingan sepak bola Indonesia menanti putusan ini dengan harapan terciptanya lingkungan sepak bola yang lebih profesional, transparan, dan berprestasi di kancah domestik maupun internasional.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
