Gelombang Pengakuan Palestina: Tekanan Global Meningkat, Washington Berbeda Pandangan
Empat negara kunci di dunia Barat—Britania Raya, Australia, Kanada, dan Portugal—secara resmi mengakui negara Palestina, sebuah langkah yang diambil sesaat sebelum Sidang Umum PBB tahunan. Keputusan serentak ini secara signifikan meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel dan menciptakan ketegangan antara sekutu dekat dengan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, yang selama ini menentang pengakuan unilateral.
Gelombang Pengakuan dan Tekanan Diplomatik Global
Pengumuman dari London, Canberra, Ottawa, dan Lisbon menandai pergeseran signifikan dalam lanskap diplomasi global terkait konflik Israel-Palestina. Dengan Sidang Umum PBB yang akan segera dimulai, langkah ini diperkirakan akan mendominasi agenda diskusi dan memberikan momentum baru bagi upaya internasional untuk solusi dua negara yang telah lama terhenti. Selama bertahun-tahun, sebagian besar negara Barat cenderung menunda pengakuan negara Palestina hingga tercapai kesepakatan damai yang komprehensif dengan Israel.
Namun, keputusan terbaru ini menunjukkan adanya frustrasi yang berkembang di kalangan sekutu AS terhadap kurangnya kemajuan dalam proses perdamaian dan kebijakan Israel yang terus membangun permukiman di wilayah Palestina. Pengakuan ini memberikan legitimasi internasional yang lebih besar bagi Otoritas Palestina dan dapat memperkuat posisi mereka dalam forum-forum global.
“Pengakuan ini mengirimkan pesan kuat,” ujar seorang diplomat senior PBB yang enggan disebutkan namanya, dikutip dari Reuters 21 September 2025. “Ini bukan hanya tentang legitimasi Palestina, tetapi juga tentang memberikan dorongan baru bagi perundingan damai yang telah lama terhenti, di mana solusi dua negara menjadi landasan yang semakin sulit diabaikan.”
Sebelumnya, negara-negara Eropa seperti Swedia juga telah mengakui Palestina, namun masuknya kekuatan seperti Britania Raya dan Kanada, yang secara tradisional memiliki hubungan erat dengan Washington dan Tel Aviv, dianggap sebagai titik balik. Ini diperkirakan akan mendorong negara-negara lain untuk mempertimbangkan langkah serupa, sehingga Israel menghadapi isolasi diplomatik yang semakin besar.
Retaknya Koalisi Barat dan Reaksi Washington
Langkah-langkah pengakuan ini secara langsung menempatkan sekutu-sekutu kunci Amerika Serikat pada posisi yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri pemerintahan Trump. Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Trump telah mengambil langkah-langkah yang sangat mendukung Israel, termasuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem dan memangkas dana bantuan untuk badan-badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina. Washington secara konsisten berpendapat bahwa pengakuan negara Palestina harus menjadi hasil dari negosiasi langsung antara Israel dan Palestina, bukan keputusan sepihak.
Reaksi dari Washington diperkirakan akan beragam, namun nada kekecewaan kemungkinan besar akan mendominasi. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, yang berbicara dengan syarat anonim, menyatakan keprihatinan bahwa tindakan ini dapat “mengganggu upaya perdamaian” dan berpotensi “memperumit situasi yang sudah tegang di Timur Tengah.” Namun, para analis berpendapat bahwa keputusan sekutu Barat ini mencerminkan kegagalan upaya perdamaian yang dipimpin AS dan kebutuhan untuk pendekatan baru.
Perpecahan ini menyoroti erosi kepercayaan di antara koalisi Barat mengenai strategi terbaik untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Sementara Washington terus berpegang pada kerangka negosiasi tradisional, sekutu-sekutunya tampaknya semakin condong ke arah pendekatan yang lebih proaktif dan unilateral dalam mengakui hak-hak bangsa Palestina. Ini mungkin menandakan pergeseran kekuatan diplomatik dan potensi tantangan terhadap dominasi AS dalam isu-isu Timur Tengah di masa depan. Dampak jangka panjang dari pengakuan ini terhadap hubungan transatlantik dan strategi regional masih harus diamati dengan cermat.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
