Beijing Intensifkan Sensor Digital di Tengah Tantangan Ekonomi: Suara Skeptis Dibungkam
Tiongkok, negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, tengah menghadapi tantangan berat di tengah perlambatan pertumbuhan dan ketidakpastian domestik. Di tengah gejolak ini, Beijing memperketat cengkeraman sensor digitalnya, menargetkan segala bentuk ekspresi daring yang dianggap pesimis atau sinis. Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk membungkam kekhawatiran publik yang berkembang mengenai prospek pekerjaan, krisis properti, hingga menurunnya angka pernikahan, demi menjaga stabilitas sosial dan narasi “energi positif” yang dikehendaki.
Gelombang Pesimisme dan Kebijakan Sensor
Tekanan ekonomi di Tiongkok semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat pengangguran kaum muda mencapai rekor tertinggi, pasar properti dilanda krisis utang masif, dan kepercayaan konsumen serta investor goyah. Kondisi ini memicu munculnya berbagai sentimen negatif di platform media sosial seperti Weibo dan WeChat. Frase seperti “tang ping” (rebahan) yang mewakili penolakan terhadap persaingan hidup yang melelahkan, atau tren “anak penuh waktu” di mana lulusan perguruan tinggi memilih tinggal di rumah tanpa pekerjaan tetap, menjadi indikator nyata dari keresahan sosial yang mendalam.
Pemerintah Tiongkok, melalui aparat sensor internetnya, secara aktif memantau dan menghapus konten-konten yang menyuarakan keraguan atau bahkan keluhan sederhana. Ungkapan ketidakpuasan terhadap jam kerja yang panjang, tekanan untuk menikah dan memiliki anak, atau sekadar desahan putus asa yang diunggah secara daring, kini dapat berujung pada penghapusan postingan atau pembekuan akun. Tujuannya jelas: untuk menekan penyebaran apa yang dianggap sebagai “energi negatif” yang dapat mengancam kohesi sosial dan legitimasi Partai Komunis.
Pengamat kebijakan Tiongkok dari Universitas Nasional Singapura, Dr. Li Ming, menyatakan,
“Pemerintah Tiongkok sangat menyadari bahwa kekecewaan ekonomi bisa dengan cepat berubah menjadi ketidakpuasan politik. Dengan menekan ekspresi pesimisme, mereka berusaha mengontrol narasi dan mencegah spiral negatif yang bisa mengikis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Partai.”
Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi bagi Beijing untuk mempertahankan citra stabilitas dan kemajuan di mata warganya.
Dampak dan Implikasi Jangka Panjang
Pembatasan ini tidak hanya terjadi pada isu-isu ekonomi makro, tetapi juga merambah ke aspek kehidupan pribadi. Kritik terhadap budaya kerja “996” (bekerja dari jam 9 pagi hingga 9 malam, 6 hari seminggu) atau kekhawatiran tentang biaya membesarkan anak dan menurunnya angka kelahiran, seringkali dianggap sebagai bentuk subversi terhadap visi pemerintah. Media pemerintah dan platform berita yang dikontrol ketat secara konsisten mempromosikan narasi optimisme, menekankan pencapaian Tiongkok, dan menyerukan semangat patriotisme serta ketahanan di tengah tantangan global.
Kebijakan sensor yang semakin agresif ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kebebasan berekspresi dan kesehatan mental masyarakat. Meskipun bertujuan untuk menstabilkan tatanan sosial, pembungkaman aspirasi dan keluhan yang sah dapat memicu frustrasi terpendam yang lebih besar. Psikolog sosial berpendapat bahwa penindasan emosi negatif secara daring dapat menghambat proses kolektif untuk memahami dan mengatasi masalah fundamental yang dihadapi masyarakat Tiongkok. Ini juga menciptakan celah antara realitas yang dialami warga biasa dengan narasi resmi yang serba positif.
Pada 08 October 2025, Tiongkok terus bergulat dengan dilema ini. Di satu sisi, pemerintah berupaya mengelola gejolak ekonomi dan sosial melalui kontrol informasi yang ketat. Di sisi lain, semakin sulit bagi warga untuk menyuarakan keresahan mereka tanpa takut dibungkam. Pertanyaan besarnya adalah: seberapa lama “energi positif” yang dipaksakan ini dapat menahan gelombang pesimisme yang didorong oleh kenyataan ekonomi yang pahit, sebelum ketidakpuasan mencari saluran ekspresi lain?
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
