Dilema Keamanan Gaza: Negara-negara Ragu Kirim Pasukan Internasional

Rencana perdamaian yang pernah diusung oleh pemerintahan Trump, yang dikenal sebagai Deal Abad Ini atau Peace to Prosperity, mengamanatkan pembentukan pasukan keamanan internasional di Jalur Gaza. Namun, gagasan tersebut hingga tanggal hari ini masih terganjal keraguan mendalam dari negara-negara yang berpotensi mengirimkan pasukan. Kekhawatiran akan bahaya, misi yang tidak jelas, dan stigma sebagai kekuatan pendudukan menjadi penghalang utama yang sulit diatasi dalam mewujudkan stabilitas di wilayah konflik tersebut.

Jalur Gaza, sebuah wilayah padat penduduk di pesisir Mediterania, memiliki sejarah panjang konflik dan ketegangan politik. Setiap proposal untuk menempatkan pasukan asing di sana, meskipun bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan menjaga ketertiban, secara inheren memicu perdebatan sengit di kalangan diplomat, analis militer, dan aktor regional. Banyak pihak khawatir bahwa penempatan pasukan semacam itu, tanpa landasan politik yang kokoh dan konsensus yang luas, justru dapat memperburuk situasi alih-alih menyelesaikannya.

Tantangan Misi Keamanan Internasional di Gaza

Salah satu kekhawatiran terbesar bagi negara-negara yang mempertimbangkan untuk mengirim kontingen militer adalah tingkat bahaya yang sangat tinggi. Jalur Gaza berada di bawah kendali de facto Hamas, sebuah organisasi militan yang memiliki kapasitas militer signifikan dan infrastruktur operasional yang terintegrasi di seluruh wilayah. Pasukan internasional berisiko tinggi terlibat dalam bentrokan langsung dengan Hamas atau kelompok militan lainnya, menghadapi taktik perang asimetris, dan operasi di lingkungan perkotaan yang padat penduduk.

Misi semacam itu tidak hanya akan membutuhkan peralatan militer yang canggih dan personel terlatih khusus dalam operasi perkotaan dan menjaga perdamaian yang kompleks, tetapi juga kesiapan mental untuk menghadapi potensi korban jiwa. Insiden sekecil apa pun dapat memicu eskalasi yang tidak terkendali, menarik pasukan asing ke dalam konflik yang jauh lebih besar dari mandat awal mereka. Kurangnya dukungan politik yang kuat dari semua pihak yang bertikai, termasuk Otoritas Palestina dan Israel, juga memperparah risiko ini, membuat pasukan beroperasi di zona abu-abu tanpa legitimasi yang jelas dari semua aktor lokal.

Di samping itu, kejelasan misi menjadi pertanyaan krusial yang belum terjawab. Apakah pasukan ini akan bertindak sebagai penjaga perdamaian netral, penegak hukum untuk menjaga ketertiban, atau terlibat dalam operasi kontra-terorisme? Mandat yang ambigu dapat menyebabkan kebingungan di lapangan, menghambat efektivitas operasi, dan bahkan membahayakan pasukan itu sendiri. Siapa yang akan memberikan instruksi, kepada siapa mereka bertanggung jawab, dan bagaimana batasan tugas mereka didefinisikan secara konkret, semua ini adalah pertanyaan kompleks yang harus dijawab sebelum pengerahan pasukan dapat dipertimbangkan secara serius.

Kekhawatiran Stigma Pendudukan dan Penolakan Lokal

Isu sensitif lainnya yang menjadi pertimbangan utama adalah persepsi publik. Penempatan pasukan asing di Gaza berpotensi besar untuk dilihat sebagai tindakan pendudukan baru oleh sebagian besar penduduk Palestina dan komunitas internasional yang lebih luas. Sejarah panjang intervensi asing dan konflik di Timur Tengah telah meninggalkan luka mendalam, dan setiap kehadiran militer eksternal sering kali dipandang dengan kecurigaan, ketidakpercayaan, dan resistensi kuat dari masyarakat.

Persepsi sebagai kekuatan pendudukan dapat memicu gelombang penolakan dari masyarakat lokal, yang pada gilirannya dapat memperumit upaya stabilisasi dan bahkan memicu pemberontakan. Alih-alih membawa perdamaian dan keamanan, pasukan tersebut bisa menjadi target empuk dan simbol penindasan, yang bertentangan langsung dengan tujuan awal mereka. Dukungan dari negara-negara Arab dan Muslim juga sangat penting, karena penempatan pasukan tanpa dukungan mereka dapat dilihat sebagai pelanggaran kedaulatan dan upaya untuk memaksakan solusi asing.

“Mengerahkan pasukan asing ke Gaza tanpa konsensus politik yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk otoritas Palestina dan Israel, serta dukungan lokal yang otentik, berisiko besar. Mereka tidak hanya akan menghadapi kelompok bersenjata, tetapi juga potensi penolakan keras dari penduduk yang melihat mereka sebagai kekuatan pendudukan baru. Ini bukan hanya masalah keamanan dan operasional, tetapi juga legitimasi dan kedaulatan yang fundamental bagi setiap upaya perdamaian jangka panjang,” kata seorang diplomat senior yang enggan disebutkan namanya, yang memiliki pengalaman luas di kawasan tersebut.

Dilema ini menyoroti kompleksitas mencari solusi keamanan yang berkelanjutan untuk Gaza. Dengan absennya kesepakatan politik yang komprehensif, mandat yang jelas, dan dukungan yang luas dari semua pemangku kepentingan, gagasan pasukan keamanan internasional tampaknya akan tetap menjadi proposal yang sulit diwujudkan, meninggalkan Jalur Gaza dalam ketidakpastian keamanan yang berkelanjutan hingga solusi politik yang lebih holistik dapat ditemukan.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda