Perang Narkoba Arab Saudi: Eksekusi Melonjak Drastis, Sorotan Internasional Menguat
RIYADH – Kerajaan Arab Saudi, salah satu negara dengan tingkat eksekusi tertinggi di dunia, kembali menjadi pusat perhatian global setelah gelombang penjatuhan hukuman mati yang masif. Data terbaru menunjukkan bahwa eksekusi mati di negara tersebut mendekati rekor tertinggi, sebuah langkah keras yang diambil di tengah upaya intensif pemerintah untuk memerangi masuknya amphetamine secara ilegal. Ratusan orang telah dieksekusi, di mana banyak di antaranya adalah warga negara asing yang dituduh melakukan penyelundupan narkoba tingkat rendah.
Intensifikasi tindakan keras ini mencerminkan komitmen Riyadh untuk menekan peredaran narkoba yang dinilai merusak sendi-sendi masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Namun, pendekatan yang digunakan telah memicu kritik tajam dari organisasi hak asasi manusia internasional dan badan-badan PBB, yang mempertanyakan keadilan proses hukum dan proporsionalitas hukuman yang dijatuhkan.
Lonjakan Eksekusi dan Latar Belakang “Perang Narkoba”
Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah berjuang melawan arus masuk amphetamine, khususnya Captagon, yang telah membanjiri wilayah Timur Tengah. Pil Captagon, yang dikenal karena efek stimulan kuatnya, diproduksi secara besar-besaran di beberapa negara tetangga dan diselundupkan melalui perbatasan Saudi, menjadikannya masalah kesehatan masyarakat dan keamanan nasional yang serius bagi kerajaan tersebut. Pemerintah Saudi menganggap peredaran narkoba sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas sosial dan keamanan negaranya, sehingga menjustifikasi respons yang tegas.
Menanggapi ancaman ini, pihak berwenang Saudi telah meningkatkan operasi penangkapan, penyelidikan, dan penuntutan. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah peningkatan drastis dalam jumlah eksekusi mati bagi mereka yang dihukum karena kejahatan terkait narkoba. Angka ini mencakup warga negara dari berbagai negara, yang seringkali memiliki sedikit akses terhadap perwakilan hukum yang memadai atau bantuan konsuler. Para kritikus berpendapat bahwa hukuman mati seringkali dijatuhkan setelah persidangan yang tidak memenuhi standar internasional.
Dilema Kemanusiaan: Korban Asing dan Pelanggaran Ringan
Kasus-kasus yang paling memprihatinkan adalah melibatkan warga negara asing yang dituduh melakukan penyelundupan dalam skala kecil. Banyak di antara mereka diduga tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem hukum Saudi atau akses terhadap penerjemah yang kompeten. Mereka seringkali menjadi bagian dari jaringan penyelundupan yang lebih besar, namun dihukum dengan hukuman paling berat yang tersedia.
Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch secara konsisten menyoroti kurangnya transparansi dalam sistem peradilan Saudi, terutama dalam kasus-kasus hukuman mati. Mereka menyuarakan kekhawatiran tentang penggunaan pengakuan yang mungkin diperoleh melalui paksaan dan kurangnya kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan banding secara efektif.
Seorang juru bicara dari Amnesty International secara konsisten menyatakan, “Hukuman mati, terutama untuk pelanggaran terkait narkoba, adalah pelanggaran keji terhadap hak asasi manusia. Proses hukum seringkali kurang transparan, dan para terdakwa, terutama warga asing, tidak mendapatkan jaminan persidangan yang adil sesuai standar internasional. Tindakan keras ini bukan solusi efektif untuk masalah narkoba.”
Pada 07 November 2025, tekanan internasional terus meningkat agar Arab Saudi meninjau kembali kebijakan hukuman matinya, terutama untuk kejahatan narkoba. Sementara Riyadh berargumen bahwa tindakan tegas ini diperlukan untuk melindungi masyarakatnya, komunitas global menyerukan pendekatan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi individu tetap menjadi dilema etis dan politik yang kompleks bagi kerajaan tersebut.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
