Anak Tak Berayah di Saudi: Terjebak Tanpa Hak Dasar dan Identitas
Sebuah investigasi mendalam yang dilakukan oleh The Times mengungkap realitas suram yang dihadapi ibu tanpa suami dan anak-anak mereka di Arab Saudi. Laporan tersebut merinci bagaimana ribuan anak secara rutin ditolak akta kelahiran, akses terhadap layanan kesehatan esensial, dan hak atas pendidikan, menempatkan mereka dalam lingkaran penolakan hak dasar dan ketidakpastian hukum.
Temuan investigasi, yang dirilis pada 10 November 2025, menyoroti dampak mengerikan dari hukum Saudi yang ketat terkait seks di luar nikah. Karena melahirkan anak di luar ikatan pernikahan dianggap ilegal dan membawa stigma sosial yang mendalam, banyak ibu mendapati diri mereka dan anak-anak mereka terjebak dalam limbo birokrasi dan sosial. Otoritas setempat, termasuk diplomat dan petugas polisi, dilaporkan menolak permohonan bantuan dari para ibu ini, memperparah krisis kemanusiaan yang diam-diam ini.
Hidup dalam Bayang-bayang Ketidakpastian Hukum
Inti dari krisis ini adalah penolakan akta kelahiran, dokumen fundamental yang menjadi gerbang bagi hampir semua hak sipil. Tanpa akta kelahiran, anak-anak ini secara efektif menjadi tidak bernegara (stateless) di negara kelahiran mereka sendiri. Konsekuensi dari status ini sangat luas: mereka tidak dapat mendaftar di sekolah, mengakses layanan kesehatan publik, mendapatkan paspor, atau bahkan melakukan perjalanan internal dengan bebas. Hal ini menciptakan generasi yang terpinggirkan, rentan terhadap eksploitasi, dan tanpa pengakuan hukum yang mendasar.
Investigasi The Times mengungkapkan bahwa banyak ibu berjuang mati-matian untuk mendapatkan pengakuan bagi anak-anak mereka, menghadapi birokrasi yang tidak responsif dan sering kali permusuhan terang-terangan dari pihak berwenang. Beberapa ibu melaporkan bahwa mereka bahkan diancam dengan hukuman jika mencoba mengajukan permohonan, mengingat konteks hukum Saudi yang mengkriminalisasi hubungan di luar nikah.
“Ini bukan hanya masalah hukum; ini adalah krisis kemanusiaan yang mendalam. Anak-anak ini tidak memilih kondisi kelahiran mereka dan harus dilindungi oleh hukum internasional serta norma-norma hak asasi manusia universal. Penolakan hak dasar seperti identitas dan pendidikan adalah pelanggaran serius.”
Seruan untuk Reformasi dan Perlindungan Anak
Kondisi yang dihadapi ibu dan anak-anak tanpa status hukum ini telah memicu seruan dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional untuk reformasi hukum di Arab Saudi. Mereka mendesak pemerintah Saudi untuk menyelaraskan undang-undang domestik dengan konvensi internasional tentang hak-hak anak dan hak asasi manusia, yang menjamin setiap anak hak atas identitas dan perlindungan, terlepas dari status perkawinan orang tua mereka.
Penolakan layanan kesehatan bagi anak-anak ini juga menimbulkan kekhawatiran serius tentang kesehatan masyarakat dan kesejahteraan anak. Banyak anak yang menderita penyakit kronis atau membutuhkan perawatan medis darurat tidak dapat mengakses fasilitas yang diperlukan karena tidak adanya dokumen identitas resmi, menyebabkan penderitaan yang tidak semestinya dan bahkan kematian.
Kasus-kasus yang diungkap oleh The Times hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih luas. Diperkirakan ada ribuan anak yang hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum ini, dengan masa depan yang suram dan tanpa harapan. Masyarakat internasional terus menekan Riyadh untuk mengatasi isu ini secara humanis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, memastikan bahwa tidak ada anak yang terpinggirkan karena keadaan kelahirannya.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
