Netanyahu di Persimpangan Kritis: Gaza, Wajib Militer, Reformasi Menguji Kepemimpinan

Yerusalem – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi serangkaian keputusan krusial dan bergejolak yang dapat membentuk masa depan negaranya serta kelangsungan politiknya sendiri. Dengan bayang-bayang pemilihan umum yang membayangi, Netanyahu harus menavigasi isu-isu kompleks mulai dari perang di Gaza, undang-undang wajib militer yang kontroversial, hingga upaya untuk mereformasi sistem peradilan yang telah memecah belah bangsa. Tekanan domestik dan internasional memuncak, menempatkan pemimpin veteran ini di persimpangan jalan yang sangat genting pada 29 December 2025.

Dilema Gaza dan Tekanan Internasional

Konflik berkepanjangan di Gaza terus menjadi tantangan paling mendesak bagi Netanyahu. Selain tuntutan untuk mencapai tujuan perang Israel – menghancurkan Hamas dan mengembalikan para sandera – ia juga berhadapan dengan krisis kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza. Tekanan internasional, terutama dari sekutu utama Amerika Serikat, agar Israel mengurangi korban sipil dan merumuskan rencana pasca-perang yang jelas, semakin intens.

Di dalam negeri, keluarga para sandera terus melakukan protes keras, menuntut kesepakatan segera untuk membebaskan orang yang mereka cintai. Pada saat yang sama, ada juga suara-suara di dalam koalisi dan kabinet perang Netanyahu yang menolak konsesi apa pun kepada Hamas, menciptakan ketegangan internal yang konstan. Kegagalan untuk menyeimbangkan tuntutan-tuntutan ini dapat mengakibatkan runtuhnya dukungan publik atau bahkan koalisi pemerintahnya.

Pertimbangan mengenai “hari setelah” di Gaza menjadi batu sandungan utama. Israel belum mengajukan rencana konkret untuk pemerintahan atau keamanan Jalur Gaza pasca-konflik, yang menimbulkan kekhawatiran dari komunitas internasional dan sekutu tentang kevakuman kekuasaan yang mungkin terjadi. Keputusan di sini tidak hanya akan mempengaruhi keamanan regional tetapi juga hubungan Israel dengan negara-negara Arab dan Barat.

Pertarungan Wajib Militer dan Reformasi Yudisial

Selain Gaza, Netanyahu juga harus menghadapi dua isu domestik yang secara historis memecah belah masyarakat Israel: undang-undang wajib militer dan reformasi peradilan. Isu wajib militer kembali mencuat setelah Mahkamah Agung menetapkan batas waktu untuk mengakhiri pengecualian wajib militer bagi siswa ultra-Ortodoks (Haredi) dari dinas militer.

Pengecualian ini telah lama menjadi sumber friksi antara komunitas sekuler dan Haredi, dengan banyak pihak sekuler merasa tidak adil bahwa mereka menanggung beban militer yang tidak seimbang. Partai-partai ultra-Ortodoks, yang merupakan tulang punggung koalisi Netanyahu, mengancam akan keluar dari pemerintahan jika pengecualian tersebut dicabut. Kehilangan dukungan mereka akan secara efektif meruntuhkan koalisi dan memicu pemilihan umum baru.

Bersamaan dengan itu, bayangan reformasi peradilan yang kontroversial masih menghantui arena politik. Rencana Netanyahu tahun lalu untuk membatasi kekuasaan Mahkamah Agung memicu gelombang protes massal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyebabkan perpecahan mendalam di masyarakat Israel. Meskipun rencana tersebut ditangguhkan di tengah perang, dorongan untuk menghidupkannya kembali tetap ada di antara beberapa anggota koalisi sayap kanan. Menggali kembali isu ini berisiko memicu kembali gejolak sosial dan politik yang masif di saat Israel membutuhkan persatuan.

“Situasi ini bukan hanya menguji kemampuan politik Perdana Menteri Netanyahu, tetapi juga menentukan arah masa depan Israel di tengah perpecahan internal dan gejolak regional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan memiliki konsekuensi jangka panjang,” ujar seorang analis politik terkemuka yang enggan disebut namanya.

Dengan pemilihan umum yang berpotensi terjadi, Netanyahu kini berpacu dengan waktu untuk menyeimbangkan tuntutan yang saling bertentangan dari basis politiknya, oposisi, dan masyarakat internasional. Kegagalannya dalam menavigasi krisis-krisis ini dapat tidak hanya mengakhiri karir politiknya yang panjang tetapi juga membawa Israel ke dalam ketidakstabilan politik dan sosial yang lebih dalam.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda