Aturan Suaka Inggris Diperketat: Penantian Residensi Permanen Dua Dekade

LONDON – Pemerintah Partai Buruh Inggris dilaporkan tengah menyiapkan reformasi signifikan terhadap sistem suaka negara itu, yang berpotensi memperpanjang masa tunggu bagi pencari suaka yang telah diberikan perlindungan untuk mengajukan status penduduk permanen dari lima tahun menjadi dua puluh tahun. Kebijakan ini menandai pergeseran substansial dan menjadi langkah terbaru dalam upaya mengatasi isu migrasi ilegal dan beban pada sistem keimigrasian Inggris.

Rencana baru ini, yang diperkenalkan oleh pemerintah Buruh, menunjukkan sikap yang semakin keras terhadap isu imigrasi dan suaka, sejalan dengan tekanan publik yang terus meningkat dan retorika politik seputar “menghentikan kapal-kapal” yang melintasi Selat Inggris. Jika diimplementasikan, perubahan ini akan secara drastis mengubah prospek jangka panjang bagi ribuan individu yang mencari perlindungan di Britania Raya.

Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Baru

Perdana Menteri dan jajaran kabinetnya diyakini sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk menekan angka migrasi dan memastikan bahwa sistem suaka tidak dieksploitasi. Kebijakan sebelumnya, yang ditetapkan oleh pemerintah Konservatif, juga telah mencoba langkah-langkah pengetatan, namun kritik dan tantangan hukum kerap muncul. Langkah Buruh ini tampaknya ingin menunjukkan komitmen mereka untuk mengatasi masalah ini secara tegas, sekaligus mencari dukungan dari pemilih yang khawatir terhadap isu imigrasi.

Saat ini, individu yang berhasil mendapatkan suaka di Inggris dapat mengajukan permohonan residensi permanen (Indefinite Leave to Remain/ILR) setelah tinggal di negara tersebut selama lima tahun. Status ini memberi mereka keamanan dan akses penuh ke layanan dan kesempatan, tanpa batasan waktu. Namun, di bawah proposal baru, masa tunggu ini akan diperpanjang empat kali lipat menjadi dua dekade, menciptakan ketidakpastian jangka panjang bagi mereka yang telah diberikan perlindungan internasional.

Sumber-sumber di dalam pemerintahan yang mengetahui rencana ini menyatakan bahwa tujuan utama dari perpanjangan masa tunggu adalah untuk mengurangi daya tarik Inggris sebagai tujuan akhir bagi migran yang tiba secara tidak sah, serta untuk mendorong integrasi yang lebih lambat dan terkontrol. Seorang juru bicara pemerintah, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kepada media:

“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan sistem imigrasi kami adil, tegas, dan efektif. Proposal ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan sistem kami dan memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki klaim sah yang diizinkan untuk tinggal, sambil mengelola dampak pada masyarakat kami. Kami perlu memastikan bahwa ada disinsentif yang jelas bagi mereka yang mencoba memotong antrean atau memasuki negara ini secara ilegal.”

Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengirimkan pesan kuat kepada jaringan penyelundup manusia bahwa jalur ilegal ke Inggris akan semakin sulit dan prospek status permanen akan semakin jauh.

Reaksi dan Implikasi Potensial

Proposal ini diperkirakan akan menghadapi tentangan sengit dari kelompok hak asasi manusia, organisasi amal, dan beberapa anggota parlemen oposisi. Mereka berargumen bahwa penundaan selama 20 tahun akan menciptakan kelas penduduk “sementara” yang terus-menerus hidup dalam ketidakpastian, menghambat integrasi sosial dan ekonomi, serta memicu masalah kesehatan mental.

Organisasi pengungsi berpendapat bahwa individu yang telah diberikan suaka harus didorong untuk berintegrasi sepenuhnya dan berkontribusi pada masyarakat sesegera mungkin. Masa tunggu yang terlalu lama dapat menghambat mereka untuk membangun kehidupan yang stabil, berinvestasi dalam karir, atau bahkan membeli rumah, karena status mereka tetap rentan dan sementara.

Selain itu, kritik juga akan fokus pada dampak praktis dari kebijakan tersebut. Administrasi imigrasi yang sudah tegang mungkin akan menghadapi tantangan baru dalam melacak dan mengelola status ribuan individu selama dua dekade. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini, alih-alih menyelesaikan masalah, justru dapat menciptakan masalah sosial dan administratif baru.

Pada 17 November 2025, detail pasti dari proposal ini masih dalam tahap pembahasan internal pemerintah. Namun, bocoran informasi ini mengindikasikan arah yang jelas dari kebijakan imigrasi pemerintah Buruh, yang tampaknya siap untuk mengambil langkah-langkah yang jauh lebih keras dibandingkan periode sebelumnya. Implementasi kebijakan ini akan menjadi ujian berat bagi komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan versus tuntutan politik untuk mengontrol perbatasan.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda