Ekspansi Pemukiman Israel di Tepi Barat: Ribuan Warga Palestina Terancam Penggusuran

Pemerintah Israel telah mengotorisasi pembangunan 22 pemukiman baru di Tepi Barat yang diduduki pada Mei lalu, sebuah langkah ekspansi terbesar dalam beberapa dekade yang kini secara langsung mengancam penggusuran ribuan keluarga Palestina dari tanah mereka. Keputusan ini, yang mencakup legalisasi pos-pos terdepan ilegal dan pembangunan unit rumah baru, telah memicu kecaman internasional dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

Otorisasi ini datang di tengah iklim politik yang semakin konservatif di Israel, dengan pemerintahan yang didominasi oleh pihak-pihak yang secara terbuka mendukung perluasan pemukiman. Data menunjukkan bahwa jumlah unit rumah yang direncanakan mencapai ribuan, yang secara signifikan akan mengubah demografi dan geografi Tepi Barat, sebuah wilayah yang secara internasional diakui sebagai bagian integral dari negara Palestina di masa depan.

Dampak Kemanusiaan dan Kecaman Internasional

Langkah ekspansi pemukiman ini berdampak langsung pada kehidupan warga Palestina. Banyak keluarga telah tinggal di tanah mereka selama beberapa generasi, dan kini menghadapi prospek penggusuran paksa, kehilangan mata pencarian, serta akses terbatas terhadap sumber daya dasar seperti air dan lahan pertanian. Organisasi hak asasi manusia telah melaporkan peningkatan pembongkaran rumah, penggusuran, dan pembatasan pergerakan sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan ini.

Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE), telah berulang kali menyatakan bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa Keempat, yang melarang kekuatan pendudukan memindahkan penduduknya sendiri ke wilayah yang diduduki. PBB menganggap pemukiman ini sebagai hambatan serius bagi tercapainya solusi dua negara dan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan.

“Ekspansi pemukiman ini bukan hanya pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, tetapi juga merupakan upaya sistematis untuk merebut tanah Palestina dan menggagalkan prospek negara Palestina yang berdaulat,” ujar seorang analis politik regional, merangkum sentimen yang banyak disuarakan oleh komunitas internasional dan kelompok hak asasi manusia.

Amerika Serikat, meskipun merupakan sekutu dekat Israel, juga seringkali menyatakan keprihatinan atas perluasan pemukiman, menganggapnya kontraproduktif terhadap upaya perdamaian. Namun, kritik ini seringkali tidak diiringi dengan tindakan konkret yang cukup untuk menghentikan pembangunan tersebut.

Latar Belakang Konflik dan Prospek Perdamaian

Tepi Barat telah diduduki oleh Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967. Sejak saat itu, Israel telah membangun lebih dari 130 pemukiman yang disetujui pemerintah dan sekitar 100 pos terdepan yang tidak disetujui di Tepi Barat, yang kini menjadi rumah bagi ratusan ribu warga Israel. Pemerintah Israel membela keberadaan pemukiman ini dengan alasan keamanan, klaim historis dan religius atas tanah tersebut, serta kebutuhan alami untuk pertumbuhan populasi.

Bagi warga Palestina, setiap pemukiman baru merepresentasikan pencaplokan tanah lebih lanjut, fragmentasi wilayah mereka, dan penghalang fisik serta politik bagi pembentukan negara mereka sendiri dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Proses perdamaian antara Israel dan Palestina telah terhenti selama bertahun-tahun, sebagian besar karena masalah inti seperti status Yerusalem, perbatasan, pengungsi, dan, tentu saja, pemukiman.

Otorisasi besar-besaran pada Mei lalu ini menandakan adanya pergeseran yang lebih agresif dalam kebijakan Israel, yang diperkirakan akan semakin mempersulit upaya diplomasi di masa depan. Pada 04 December 2025, situasi di Tepi Barat tetap tegang, dengan potensi eskalasi kekerasan yang meningkat di tengah meluasnya ketidakpuasan dan keputusasaan di kalangan warga Palestina yang merasakan tanah mereka semakin tergerus.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda