Eropa Bersatu Bela Ukraina, Tolak Proposal Damai Tanpa Konsultasi Sekutu
Kontroversi Proposal Damai yang Mengejutkan
Pada 21 November 2025, wacana proposal perdamaian antara Rusia dan Ukraina kembali memanas, memicu gelombang kekhawatiran dan penolakan keras dari para pemimpin Eropa. Proposal yang dilaporkan muncul dari lingkaran politik tertentu di Amerika Serikat ini, kabarnya akan mengharuskan Kyiv untuk menyerahkan sebagian wilayahnya yang diduduki serta mengurangi kekuatan militernya secara signifikan. Sebagai imbalannya, Moskow disebut-sebut akan menerima manfaat ekonomi, termasuk reintegrasi ke dalam ekonomi global.
Rencana kontroversial ini segera menuai kritik tajam di seluruh benua Eropa. Para pemimpin Eropa, yang telah menjadi pendukung utama Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022, merasa terpinggirkan dari diskusi penting yang secara langsung memengaruhi keamanan dan stabilitas kawasan mereka. Dukungan mereka terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggarisbawahi penolakan terhadap setiap kesepakatan yang dirancang tanpa keterlibatan penuh dan persetujuan dari Kyiv serta sekutunya.
Sumber-sumber yang dekat dengan perundingan diplomatik menyebutkan bahwa proposal ini berpotensi merusak prinsip-prinsip hukum internasional mengenai kedaulatan dan integritas wilayah. Konsep di mana Ukraina harus menyerahkan wilayah yang direbut secara paksa oleh agresor, dipandang sebagai preseden berbahaya yang dapat mendorong tindakan serupa di masa depan.
“Kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina tidak bisa ditawar. Setiap upaya untuk memaksa Kyiv menyerahkan wilayahnya sama dengan menyerah pada agresi dan hanya akan mendorong konflik di masa depan. Kami akan terus berdiri teguh bersama Ukraina dalam mempertahankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.”
— Seorang diplomat senior Eropa, menyoroti penolakan terhadap proposal tersebut.
Solidaritas Eropa dan Kekhawatiran Geopolitik
Reaksi keras dari Eropa tidak hanya berakar pada prinsip kedaulatan, tetapi juga pada kekhawatiran geopolitik yang lebih luas. Selama ini, negara-negara Eropa, khususnya anggota Uni Eropa dan NATO, telah menginvestasikan miliaran euro dalam bantuan militer, keuangan, dan kemanusiaan untuk Ukraina. Mereka juga menanggung sebagian besar beban ekonomi dari sanksi terhadap Rusia serta krisis energi yang diakibatkannya. Oleh karena itu, diabaikannya suara mereka dalam perumusan rencana perdamaian dianggap sebagai penghinaan terhadap upaya kolektif dan komitmen mereka.
Para pejabat di Paris, Berlin, Warsawa, dan ibu kota Eropa lainnya telah secara terbuka menegaskan kembali dukungan tak tergoyahkan mereka terhadap formula perdamaian Ukraina sendiri, yang menekankan penarikan penuh pasukan Rusia dari semua wilayah Ukraina, termasuk Krimea. Mereka juga menyoroti pentingnya keadilan bagi korban perang dan pertanggungjawaban bagi para pelaku kejahatan perang.
Meskipun Presiden Zelensky belum memberikan pernyataan resmi mengenai rincian proposal ini, ia secara konsisten menolak gagasan untuk menyerahkan wilayah sebagai bagian dari kesepakatan damai. Sikapnya ini didukung kuat oleh sebagian besar masyarakat Ukraina, yang bertekad untuk merebut kembali setiap jengkal tanah mereka. Solidaritas Eropa dalam mendukung posisi ini sangat penting untuk menjaga front persatuan melawan agresi dan untuk menegaskan kembali tatanan internasional berbasis aturan.
Ketegangan diplomatik seputar proposal ini menyoroti kompleksitas mencapai resolusi perdamaian di Ukraina, di mana kepentingan berbagai pihak seringkali bertabrakan. Sementara dialog untuk perdamaian terus diupayakan, komunitas internasional harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental kedaulatan, integritas wilayah, dan keadilan.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
