Gaza: Tantangan Krusial Pembentukan Pasukan Keamanan Internasional

22 October 2025 – Gagasan pembentukan pasukan keamanan internasional di Jalur Gaza, sebuah proposal yang pernah diusung dalam rencana perdamaian Trump, kini kembali mencuat di tengah krisis kemanusiaan dan kekosongan keamanan yang akut di wilayah tersebut. Namun, seruan untuk kehadiran militer asing ini menghadapi dinding keengganan yang tebal dari negara-negara potensial penyumbang pasukan. Mereka dihadapkan pada dilema kompleks yang meliputi ancaman keamanan yang tinggi, mandat misi yang tidak jelas, serta risiko dicap sebagai kekuatan pendudukan.

Kebutuhan akan stabilitas pasca-konflik di Gaza sangat mendesak, seiring dengan hancurnya infrastruktur dan pemerintahan lokal. Namun, negara-negara, baik dari Barat maupun negara-negara Arab, tampak sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam skenario yang penuh risiko ini. Mereka menyadari bahwa mengirim pasukan ke Gaza bukanlah sekadar misi menjaga perdamaian biasa, melainkan terjun ke medan yang sangat rumit dengan potensi konflik bersenjata yang berkelanjutan.

Tantangan Keamanan dan Mandat yang Tak Jelas

Salah satu kekhawatiran terbesar adalah ancaman keamanan yang inheren di Jalur Gaza. Wilayah padat penduduk ini telah menjadi medan pertempuran sengit dan diperkirakan masih memiliki kantong-kantong perlawanan bersenjata. Pasukan internasional akan berhadapan dengan risiko tinggi serangan asimetris, jebakan, serta potensi bentrokan dengan faksi-faksi lokal yang masih aktif. Pengalaman operasi penjaga perdamaian di wilayah konflik urban lainnya menunjukkan bahwa misi semacam ini membutuhkan sumber daya besar, persiapan matang, dan kesiapan menghadapi korban jiwa.

Selain ancaman fisik, ketidakjelasan mandat misi juga menjadi penghalang utama. Apa sebenarnya tugas pasukan ini? Apakah mereka akan menjadi penjaga perdamaian, penegak hukum, pelindung bantuan kemanusiaan, atau bahkan kekuatan kontra-terorisme? Siapa yang akan memberikan otoritas dan kepada siapa mereka akan bertanggung jawab? Tanpa kerangka politik yang jelas dan konsensus di antara para pihak yang bertikai, pasukan internasional berisiko terjebak dalam pusaran konflik tanpa tujuan yang pasti. Ini bukan hanya masalah operasional, tetapi juga masalah legitimasi di mata penduduk lokal dan komunitas internasional.

“Mendirikan pasukan keamanan di Gaza tanpa kerangka politik yang kokoh sama saja dengan mengirim tentara ke dalam labirin tanpa peta. Risiko kegagalan dan korban jiwa akan sangat tinggi, dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin ditanggung oleh negara mana pun,” ujar seorang analis pertahanan regional yang enggan disebutkan namanya.

Dilema Legitimasi dan Persepsi sebagai Pendudukan

Isu lain yang tidak kalah krusial adalah persepsi publik. Meskipun niatnya untuk membawa stabilitas dan keamanan, pasukan internasional berpotensi dilihat sebagai kekuatan pendudukan, terutama jika tidak ada legitimasi yang kuat dari pihak Palestina sendiri. Sejarah panjang konflik dan pendudukan di wilayah tersebut telah menciptakan sensitivitas tinggi terhadap kehadiran pasukan asing. Jika penduduk lokal tidak menerima atau melihat pasukan ini sebagai bagian dari solusi, misi tersebut akan gagal dan justru dapat memicu resistensi yang lebih besar.

Bagi negara-negara yang mempertimbangkan untuk berkontribusi, biaya politik domestik juga menjadi pertimbangan serius. Pengiriman pasukan ke wilayah konflik selalu berisiko tinggi terhadap korban jiwa, yang dapat memicu protes dan ketidakpuasan di dalam negeri. Selain itu, ada kekhawatiran tentang komitmen jangka panjang, biaya finansial yang besar, dan kemungkinan “misi yang meluas” (mission creep) di mana tujuan awal bergeser dan pasukan terjebak dalam konflik yang berkepanjangan tanpa strategi keluar yang jelas. Tidak ada negara yang ingin terjerumus dalam rawa militer yang berpotensi menjadi bumerang bagi kebijakan luar negeri mereka.

Dalam kondisi saat ini, dengan Jalur Gaza yang porak-poranda dan jutaan warga sipil menghadapi kelaparan, kebutuhan akan mekanisme keamanan yang efektif sangatlah mendesak. Namun, tantangan yang dihadapi dalam membentuk pasukan internasional di Gaza mencerminkan kompleksitas konflik itu sendiri. Solusi yang berkelanjutan mungkin memerlukan pendekatan multi-pihak yang inovatif, dengan penekanan pada pembangunan kapasitas lokal, dukungan kemanusiaan masif, serta kerangka politik yang disepakati secara luas untuk transisi pemerintahan dan rekonstruksi.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda