Israel Targetkan Kontrol Militer Penuh Gaza, Tapi Tolak Kelola Wilayah
Yerusalem, 07 August 2025 – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan ambisi negaranya untuk mempertahankan kontrol militer penuh atas Jalur Gaza pasca-konflik, namun secara tegas menolak niat untuk mengelola atau menduduki wilayah tersebut secara permanen. Pernyataan ini disampaikan menjelang pertemuan kabinet penting yang membahas perluasan operasi militer dan skenario pasca-perang di wilayah Palestina yang terkepung.
Strategi Keamanan Pasca-Konflik
Komentar Netanyahu ini menandai gambaran awal yang konkret dari visi Israel mengenai pengaturan keamanan di Gaza setelah berakhirnya konflik yang telah berlangsung berminggu-minggu. Penekanan pada “kontrol militer” mengindikasikan bahwa Israel berniat untuk memiliki kemampuan penuh dalam melakukan operasi anti-teror, mengawasi pergerakan, dan mencegah munculnya kembali ancaman bersenjata dari Gaza, tanpa harus menanggung beban administratif dan sipil dari pengelolaan populasi dan infrastruktur wilayah tersebut.
Hal ini sejalan dengan kekhawatiran keamanan Israel yang mendalam pasca-serangan pada 7 Oktober. Pemerintah Israel melihat kontrol militer sebagai langkah krusial untuk memastikan bahwa Hamas atau kelompok militan lainnya tidak akan pernah lagi dapat mengancam perbatasan Israel dari Gaza. Namun, model kontrol militer tanpa pengelolaan sipil memunculkan pertanyaan signifikan tentang siapa yang akan mengisi kekosongan pemerintahan dan memastikan layanan dasar bagi lebih dari dua juta penduduk Gaza.
“Israel tidak ingin ‘menjaga’ atau ‘mengaturnya’,” kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menjelang pertemuan kabinet untuk membahas perluasan operasi militer di wilayah tersebut.
Pernyataan ini menggarisbawahi keinginan Israel untuk menghindari terjebak dalam pendudukan jangka panjang atau pemerintahan langsung atas Gaza, yang pernah terjadi hingga penarikan pasukan pada tahun 2005. Namun, konsep “kontrol militer tanpa pemerintahan” dapat diartikan dalam berbagai cara, mulai dari zona penyangga militer hingga pengawasan keamanan ekstensif yang membatasi kedaulatan entitas Palestina di masa depan.
Masa Depan Pemerintahan Gaza dan Tantangannya
Penolakan Israel untuk mengelola Gaza secara sipil menciptakan dilema besar bagi komunitas internasional dan entitas Palestina. Pertanyaan mendasar adalah siapa yang akan mengambil alih tanggung jawab pemerintahan sipil, rekonstruksi, dan penyediaan layanan dasar di wilayah yang hancur akibat perang dan menghadapi krisis kemanusiaan yang parah. Otoritas Palestina (PA), yang saat ini memerintah sebagian Tepi Barat, sering disebut sebagai kandidat potensial, namun kemampuannya untuk mengambil alih Gaza masih menjadi perdebatan sengit.
Beberapa pihak menduga bahwa Israel mungkin mengharapkan entitas internasional atau regional untuk mengisi kekosongan administrasi. Namun, usulan semacam itu seringkali rumit dan sulit diimplementasikan tanpa dukungan kuat dari semua pihak terkait, termasuk faksi-faksi Palestina dan negara-negara Arab. Krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza, dengan pengungsian massal, kurangnya pasokan dasar, dan kehancuran infrastruktur, menambah urgensi untuk menemukan solusi politik dan administratif yang berkelanjutan.
Pernyataan Netanyahu ini juga kemungkinan akan memicu kekhawatiran di kalangan sekutu internasional Israel yang mendesak visi yang jelas dan rencana yang koheren untuk Gaza pasca-konflik. Mereka khawatir bahwa ketiadaan rencana pemerintahan yang jelas dapat menyebabkan kekosongan kekuasaan, ketidakstabilan lebih lanjut, dan potensi konflik di masa depan. Pertemuan kabinet yang akan datang diharapkan dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai bagaimana Israel membayangkan masa depan Gaza, meskipun tantangan untuk mewujudkan visi “kontrol militer tanpa pemerintahan” tetap sangat besar.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
