Kabinet Israel Putuskan Pengambilalihan Militer Gaza, Picu Ketidakpastian Baru
Pada 08 August 2025, Kabinet Keamanan Israel secara resmi menyetujui rencana kontroversial untuk mengambil alih kendali militer penuh atas Jalur Gaza. Keputusan ini, yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Hamas dan diperkirakan akan mendorong perang ke wilayah yang belum terpetakan, menghadapi penolakan internal dari petinggi militer Israel sendiri.
Perpecahan Internal dan Rencana Kontroversial
Rencana Perdana Menteri Netanyahu untuk pengambilalihan militer Gaza telah memicu perdebatan sengit di dalam eselon keamanan Israel. Dokumen perencanaan ini dilaporkan tidak didukung oleh Kepala Staf Umum Angkatan Pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Herzi Halevi, serta beberapa komandan senior lainnya. Sumber-sumber internal militer mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa langkah ini akan menjerumuskan IDF ke dalam “perangkap lumpur” jangka panjang di Gaza, menguras sumber daya militer dan menimbulkan beban berat bagi Israel dalam hal penguasaan wilayah dan administrasi sipil di tengah populasi yang padat.
Netanyahu, di sisi lain, berargumen bahwa pengambilalihan militer penuh adalah satu-satunya cara untuk memastikan penghancuran total Hamas dan mencegah kelompok tersebut untuk kembali berkuasa atau melancarkan serangan terhadap Israel di masa depan. Rencana tersebut kabarnya mencakup pembentukan zona penyangga keamanan yang diperluas di sekitar Jalur Gaza, serta operasi pembersihan menyeluruh untuk memberantas sisa-sisa infrastruktur dan pejuang Hamas di seluruh wilayah kantong Palestina tersebut. Namun, detail konkret mengenai bagaimana Israel akan mengelola kehidupan sipil sehari-hari di Gaza setelah operasi militer, serta siapa yang akan mengambil alih tanggung jawab administratif, masih belum jelas.
Para analis keamanan dan sumber-sumber militer internal telah berulang kali memperingatkan bahwa langkah semacam itu akan berisiko mengubah konflik menjadi pendudukan militer yang tak berujung, membebani Israel secara ekonomi, sosial, dan diplomatik. Kekhawatiran utama adalah bahwa tanpa rencana yang jelas untuk ‘hari setelah’ Hamas, Israel bisa terjebak dalam lingkaran kekerasan dan pemberontakan yang berkelanjutan.
Implikasi Luas dan Tantangan Ke Depan
Keputusan Kabinet Keamanan ini memiliki implikasi yang luas, baik bagi Israel maupun bagi Jalur Gaza. Secara internal, perpecahan antara kepemimpinan politik dan militer dapat mengikis kepercayaan dan kohesi di saat yang kritis. Secara eksternal, pengambilalihan militer penuh atas Gaza kemungkinan akan memperparah krisis kemanusiaan yang sudah parah di wilayah tersebut, meningkatkan jumlah pengungsi internal, dan memperburuk kondisi hidup jutaan warga Palestina.
Komunitas internasional diperkirakan akan bereaksi dengan keprihatinan mendalam. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, telah berulang kali menekankan perlunya solusi politik jangka panjang untuk Gaza dan telah menyatakan keberatan terhadap pendudukan kembali wilayah tersebut oleh Israel. Negara-negara Arab dan organisasi internasional juga kemungkinan akan mengecam keputusan ini, menyerukan perlindungan warga sipil dan diakhirinya operasi militer yang dapat memicu ketidakstabilan regional lebih lanjut. Masa depan Jalur Gaza, dengan populasi lebih dari dua juta jiwa, kini semakin tidak pasti, dengan risiko eskalasi kekerasan yang lebih besar dan tantangan kompleks dalam hal pemerintahan dan rekonstruksi.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
