Kemajuan Tentara Suriah Ancam Otonomi Kurdi, Perkuat Damaskus
DAMASKUS – Tentara Suriah telah mencatat kemajuan signifikan ke wilayah-wilayah yang sebagian besar dikuasai Kurdi, sebuah langkah yang dapat memperluas otoritas pemerintah pusat atas hampir seluruh negeri. Perkembangan ini, yang terjadi pada 16 February 2026, menandai pergeseran krusial dalam lanskap konflik Suriah yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, namun pada saat yang sama, mengakhiri impian panjang otonomi bagi etnis Kurdi di negara tersebut.
Bergeraknya pasukan pemerintah ke wilayah timur laut Suriah, terutama setelah penarikan sebagian pasukan Amerika Serikat dan ancaman invasi Turki, menempatkan Damaskus di ambang konsolidasi kekuasaan teritorial yang belum pernah terjadi sejak awal perang saudara pada 2011. Bagi Presiden Bashar al-Assad, ini adalah kemenangan strategis yang besar, mengembalikan kendali atas wilayah yang kaya sumber daya dan menantang klaim de facto otonomi yang telah dibangun oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi.
Berakhirnya Mimpi Otonomi Kurdi
Selama bertahun-tahun, komunitas Kurdi di Suriah Utara telah berhasil membangun struktur pemerintahan sendiri, yang dikenal sebagai Rojava atau Administrasi Otonom Suriah Utara dan Timur. Mereka memimpin perlawanan terhadap kelompok teroris ISIS, dengan dukungan dari koalisi pimpinan AS, dan berharap pencapaian militer ini akan diterjemahkan menjadi pengakuan politik atas hak mereka untuk pemerintahan sendiri dalam kerangka Suriah yang terdesentralisasi.
Namun, dengan kembalinya Tentara Suriah, harapan tersebut kini menghadapi kenyataan pahit. Banyak analis percaya bahwa Damaskus tidak akan pernah menerima otonomi penuh bagi Kurdi, mengingat kebijakan sentralisasi historis negara itu dan kekhawatiran tentang disintegrasi. Penempatan kembali pasukan pemerintah berarti struktur administrasi Kurdi kemungkinan besar akan dibongkar, dan otoritas pusat akan menegakkan hukum dan tata kelola mereka, yang berpotensi memicu ketegangan baru.
“Langkah ini menandai akhir dari era di mana kelompok-kelompok Kurdi dapat secara efektif mengukir wilayah pemerintahan sendiri di tengah kekacauan perang saudara,” kata seorang analis politik Timur Tengah, yang meminta namanya tidak disebutkan mengingat sensitivitas isu tersebut. “Ini adalah pengingat pahit akan realitas geopolitik yang selalu tidak menguntungkan bagi aspirasi kemerdekaan atau otonomi Kurdi di kawasan.”
Konsolidasi Kekuasaan Damaskus
Bagi rezim Assad, kemajuan ini adalah momentum puncak dari upaya bertahun-tahun untuk merebut kembali “setiap jengkal” wilayah Suriah. Dengan mengamankan perbatasan timur laut dan mengintegrasikan kembali wilayah Kurdi, Damaskus tidak hanya memperkuat klaim kedaulatannya tetapi juga mendapatkan akses kembali ke sumber daya vital seperti ladang minyak dan pertanian yang penting untuk rekonstruksi pasca-konflik.
Namun, konsolidasi kekuasaan ini tidak datang tanpa tantangan. Pemerintah Suriah akan menghadapi tugas berat untuk mengintegrasikan kembali populasi yang telah hidup di bawah administrasi yang berbeda selama bertahun-tahun, dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda. Masalah hak asasi manusia, rekonsiliasi, dan penyediaan layanan dasar akan menjadi agenda utama yang memerlukan strategi yang cermat.
Selain itu, peran pemain regional dan internasional tetap signifikan. Turki, yang memandang unit-unit milisi Kurdi sebagai ancaman keamanan nasional, kemungkinan akan memantau ketat situasi ini. Sementara itu, Rusia, sekutu utama Damaskus, telah berperan sebagai mediator kunci dalam kesepakatan-kesepakatan yang memungkinkan kembalinya pasukan Suriah, menggarisbawahi pengaruhnya yang terus meningkat di kawasan tersebut. Masa depan Suriah, meskipun semakin berada di bawah satu otoritas, tetap menjadi teka-teki yang rumit di tengah kepentingan yang saling bersaing.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
