Menteri Far-Right Israel Serukan Aneksasi Tepi Barat di Tengah Desakan Global

Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel dan tokoh kunci partai ultranasionalis Zionisme Religius, baru-baru ini menyerukan agar Israel menganeksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat. Pernyataan kontroversial ini muncul di tengah meningkatnya tekanan global untuk mengakui negara Palestina, memicu perdebatan sengit baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Seruan ini, yang merupakan respons langsung terhadap upaya diplomatik global yang bertujuan untuk solusi dua negara, menggarisbawahi ketegangan yang mendalam seputar masa depan wilayah yang diduduki tersebut.

Latar Belakang Seruan Kontroversial

Desakan Smotrich untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat bukanlah hal baru, namun kembali mencuat di tengah momentum internasional yang kuat untuk mengakui negara Palestina. Beberapa negara Eropa, seperti Irlandia, Norwegia, dan Spanyol, telah mengumumkan niat mereka untuk mengakui Palestina, sementara Majelis Umum PBB juga telah memberikan dukungan luas terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB. Langkah-langkah ini, yang dipandang oleh Smotrich dan faksi sayap kanan Israel sebagai ancaman eksistensial, memicu desakan untuk mengamankan kontrol Israel atas wilayah yang mereka anggap sebagai bagian integral dari tanah air historis Yahudi. Smotrich secara eksplisit menyatakan bahwa aneksasi adalah respons yang diperlukan untuk menggagalkan pembentukan negara Palestina.

Menteri yang memimpin faksi sayap kanan ini dikenal sebagai advokat kuat untuk pembangunan permukiman dan penolakan keras terhadap solusi dua negara. Ia berulang kali menyerukan kedaulatan penuh Israel atas seluruh Tepi Barat, termasuk Area C, yang merupakan sekitar 60% dari wilayah tersebut dan menampung sebagian besar permukiman Israel. Pandangannya ini sejalan dengan ideologi Zionisme Religius yang meyakini hak ilahi Israel atas Yudea dan Samaria (nama biblis untuk Tepi Barat). Smotrich bahkan memiliki peran dalam pemerintahan sebagai menteri di Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas urusan sipil di Tepi Barat, memberinya pengaruh langsung terhadap kebijakan di wilayah tersebut.

“Tindakan aneksasi merupakan respons vital terhadap upaya-upaya yang secara berbahaya mempromosikan pembentukan negara teroris Palestina di jantung tanah air kami,” ujar Smotrich, menegaskan pandangannya yang tegas dan tanpa kompromi.

Implikasi Domestik dan Internasional

Seruan Smotrich segera menuai beragam reaksi. Di Israel, pandangannya didukung oleh kelompok sayap kanan dan pemukim, yang juga mendambakan aneksasi penuh. Namun, pernyataan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan faksi yang lebih moderat, serta di antara pihak oposisi, yang khawatir akan isolasi internasional dan eskalasi konflik. Meskipun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara resmi tidak mendukung aneksasi unilateral secara penuh pada saat ini, pemerintahannya telah memperluas pembangunan permukiman dan memiliki anggota kabinet dengan pandangan serupa Smotrich, menciptakan ketegangan dalam koalisi yang rapuh.

Di panggung internasional, aneksasi Tepi Barat oleh Israel akan melanggar hukum internasional, yang menganggap wilayah tersebut sebagai wilayah pendudukan sejak tahun 1967. Langkah semacam itu hampir pasti akan menghadapi kecaman keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan mayoritas komunitas internasional. Bahkan sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat, meskipun mendukung keamanan Israel, secara tradisional menentang aneksasi unilateral yang dianggap merusak prospek solusi dua negara. Konsekuensinya bisa mencakup sanksi, isolasi diplomatik, dan destabilisasi lebih lanjut di Timur Tengah yang sudah bergejolak.

Bagi rakyat Palestina, seruan aneksasi ini adalah pukulan telak terhadap aspirasi mereka untuk memiliki negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ini akan semakin mengikis kemungkinan solusi dua negara, yang selama puluhan tahun menjadi kerangka utama untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina. Dengan 04 September 2025, tekanan diplomatik global terus meningkat, namun pernyataan Smotrich menegaskan bahwa faksi sayap kanan Israel tetap teguh pada visinya untuk mengamankan kendali penuh atas wilayah yang diperebutkan, dengan mengabaikan tuntutan internasional dan harapan Palestina.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda