Menteri Israel Serukan Aneksasi Tepi Barat, Picu Kekhawatiran Global
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, seorang tokoh terkemuka dari partai sayap kanan Religi Zionis, pada 03 September 2025, secara terbuka menyerukan aneksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat. Pernyataan kontroversial ini muncul di tengah meningkatnya desakan global untuk mengakui negara Palestina, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik dan terhambatnya prospek solusi dua negara.
Seruan Aneksasi di Tengah Tekanan Internasional
Smotrich, yang dikenal dengan pandangan garis kerasnya terhadap isu Palestina dan mendukung perluasan permukiman Israel, menyatakan bahwa Israel harus mengambil alih sebagian besar wilayah yang diduduki, terutama Area C di bawah Kesepakatan Oslo. Ia secara eksplisit menyebutkan langkah ini sebagai respons terhadap “langkah-langkah internasional yang berkembang untuk mengakui negara Palestina”. Wilayah Tepi Barat telah diduduki oleh Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967 dan merupakan inti dari sengketa Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun.
Dalam pernyataannya, Smotrich menegaskan visinya untuk wilayah tersebut. Ia dikutip mengatakan:
“Israel harus mengambil alih sebagian besar wilayah Tepi Barat, sebagian sebagai tanggapan atas langkah-langkah internasional yang berkembang untuk mengakui negara Palestina.”
Pernyataan ini menggarisbawahi posisi ideologisnya yang secara fundamental menentang pembentukan negara Palestina dan mendukung kedaulatan Israel atas seluruh wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania. Seruan ini bukan yang pertama kali dilontarkan oleh Smotrich, namun resonansinya kini semakin kuat mengingat perkembangan politik global.
Beberapa negara Eropa, termasuk Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, baru-baru ini telah mengambil langkah untuk mengakui negara Palestina, menyusul pemungutan suara di Majelis Umum PBB yang mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Langkah-langkah ini dianggap sebagai dorongan diplomatik signifikan bagi Palestina, namun ditentang keras oleh Israel yang melihatnya sebagai “hadiah untuk terorisme” dan mengklaim bahwa pengakuan negara Palestina harus melalui negosiasi langsung.
Dampak dan Reaksi terhadap Solusi Dua Negara
Aneksasi Tepi Barat, jika diwujudkan, akan dianggap melanggar hukum internasional dan secara luas dikutuk oleh komunitas internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sebagian besar negara menganggap permukiman Israel di Tepi Barat ilegal dan merupakan hambatan serius bagi perdamaian. Para kritikus berpendapat bahwa aneksasi akan secara efektif mengubur prospek solusi dua negara, yang telah lama menjadi kerangka kerja yang didukung secara internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan menciptakan negara Palestina yang berdampingan secara damai dengan Israel.
Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meskipun sering menerapkan kebijakan yang mendukung perluasan permukiman, belum secara resmi menganeksasi sebagian besar Tepi Barat, terutama karena tekanan internasional dan kekhawatiran akan reaksi keras diplomatik dan keamanan. Namun, pernyataan dari tokoh-tokoh kunci seperti Smotrich menunjukkan tekanan internal yang signifikan dari faksi-faksi sayap kanan dalam koalisi pemerintahan untuk mengambil tindakan yang lebih ekstrem.
Perwakilan Palestina dan kelompok hak asasi manusia telah berulang kali memperingatkan bahwa langkah-langkah aneksasi akan semakin memperburuk krisis kemanusiaan di Tepi Barat dan memicu ketidakstabilan regional yang lebih luas. Mereka menyerukan komunitas internasional untuk menekan Israel agar mematuhi hukum internasional dan menghentikan langkah-langkah unilateral yang merusak prospek perdamaian yang adil dan langgeng.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
