Nepal Pasca PM Jatuh: Militer Amankan Transisi, Dialog Dimulai

KATHMANDU, 10 September 2025 – Nepal tengah memasuki fase krusial pasca-dua hari gejolak politik dan demonstrasi massal yang berujung pada lengsernya perdana menteri. Hari ini, para pemimpin gerakan protes yang mayoritas terdiri dari generasi muda, bertemu dengan petinggi militer negara dalam upaya merumuskan jalan ke depan bagi stabilitas dan transisi politik di negara Himalaya tersebut.

Pertemuan yang berlangsung pada Rabu waktu setempat ini dipandang sebagai langkah awal yang hati-hati menuju normalisasi setelah ketegangan meningkat tajam. Militer Nepal, yang sebelumnya telah dikerahkan untuk menegakkan ketertiban dan meredakan kekacauan, kini mengambil peran sebagai fasilitator dalam proses dialog antara kekuatan politik baru dan aparat keamanan.

Latar Belakang Gejolak dan Kejatuhan PM

Gelombang protes yang melanda Nepal selama beberapa hari terakhir dipicu oleh serangkaian ketidakpuasan mendalam terhadap pemerintahan sebelumnya. Kaum muda, yang merasa terpinggirkan oleh isu-isu seperti korupsi merajalela, tingginya angka pengangguran, dan kegagalan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi, turun ke jalan dalam jumlah besar. Demonstrasi, yang awalnya berlangsung damai, dengan cepat meningkat menjadi konfrontasi setelah upaya pembubaran paksa oleh pihak berwenang.

Tekanan dari publik yang kian membesar dan dukungan yang meluas dari berbagai lapisan masyarakat akhirnya memaksa Perdana Menteri untuk mengundurkan diri, mengakhiri sebuah babak pemerintahan yang sarat kritik. Lengsernya pemimpin negara ini memicu euforia di kalangan demonstran, namun juga meninggalkan kekosongan kekuasaan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan lebih lanjut.

Dalam dua hari pasca-lengsernya perdana menteri, ibukota Kathmandu dan beberapa kota besar lainnya diselimuti suasana tegang. Meskipun perayaan atas kemenangan protes berlangsung, kekhawatiran akan kekosongan keamanan dan kemungkinan eksploitasi oleh faksi-faksi tertentu mendorong militer untuk mengambil tindakan tegas namun terukur dalam menjaga ketertiban umum.

Peran Militer dan Awal Dialog

Pengerahan militer Nepal bukan tanpa preseden, namun perannya kali ini ditekankan sebagai penjamin stabilitas dan fasilitator dialog, bukan sebagai pengambil alih kekuasaan. Juru bicara militer, Mayor Jenderal Sanjiv Kumar, dalam sebuah pernyataan pers menekankan komitmen institusi terhadap proses demokrasi dan kedaulatan rakyat.

“Militer bertindak sebagai penjamin stabilitas, bukan sebagai aktor politik. Prioritas utama kami adalah memastikan transisi yang damai, menghormati kehendak rakyat yang telah disuarakan, dan mendukung pembentukan pemerintahan yang sah demi masa depan Nepal yang lebih baik,” ujar Mayor Jenderal Kumar.

Pertemuan pada Rabu ini menjadi titik balik penting. Di satu sisi, para pemimpin gerakan protes menyuarakan tuntutan mereka untuk reformasi konstitusional, pemilihan umum yang transparan, dan akuntabilitas pemerintah. Di sisi lain, perwakilan militer menegaskan pentingnya menjaga kesatuan nasional dan menghindari kekerasan lebih lanjut.

Diskusi awal dilaporkan fokus pada pembentukan pemerintahan transisi, mekanisme untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang baru, serta langkah-langkah untuk mengatasi krisis sosial-ekonomi yang menjadi akar masalah protes. Meskipun rincian kesepakatan belum diumumkan secara resmi, ada indikasi optimisme dari kedua belah pihak bahwa dialog akan terus berlanjut. Masa depan Nepal kini sangat bergantung pada kemampuan para aktor kunci ini untuk mencapai konsensus dan menavigasi periode transisi yang penuh tantangan ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda