Parlemen Nepal Terbakar di Tengah Gelombang Protes, Perdana Menteri Mundur
Kericuhan politik di Nepal mencapai puncaknya pada 09 September 2025 ketika gedung parlemen dilaporkan terbakar di ibu kota, Kathmandu, di tengah gelombang protes massa yang telah merenggut setidaknya 19 nyawa. Insiden dramatis ini terjadi sehari setelah bentrokan berdarah antara demonstran dan aparat keamanan, mendorong Perdana Menteri K.P. Sharma Oli beserta beberapa menteri kabinet untuk mengundurkan diri.
Para pengunjuk rasa muda, yang sebagian besar menentang perintah jam malam, terus turun ke jalan. Mereka menyasar simbol-simbol elite penguasa, menyuarakan ketidakpuasan mendalam terhadap pemerintahan dan kondisi negara. Suasana tegang menyelimuti Kathmandu dan beberapa kota besar lainnya, di mana asap dari kebakaran gedung parlemen menambah ketegangan yang sudah membara.
Kericuhan Memicu Kebakaran dan Mundurnya PM
Situasi di Nepal memburuk dengan cepat dalam 24 jam terakhir. Laporan awal menunjukkan bahwa kekerasan pada hari sebelumnya menyebabkan setidaknya 19 orang tewas, sebagian besar adalah demonstran muda yang menuntut reformasi politik dan ekonomi. Meskipun pemerintah memberlakukan jam malam ketat untuk meredakan situasi, ribuan warga tetap nekat keluar rumah, menunjukkan frustrasi yang tak terbendung.
Puncak dari ketegangan tersebut adalah insiden kebakaran gedung parlemen. Meskipun penyebab pasti kebakaran masih diselidiki, banyak pihak menduga api dipicu oleh aksi demonstran yang menargetkan bangunan tersebut sebagai simbol pemerintahan yang mereka anggap korup dan tidak responsif. Kebakaran ini menjadi gambaran nyata dari kemarahan publik yang telah lama terpendam.
Menanggapi situasi yang memburuk dan tekanan yang tak tertahankan, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya, diikuti oleh beberapa menteri kabinetnya. Keputusan ini datang setelah kepala keamanan negara memohon ketenangan dan mendesak semua pihak untuk menahan diri. Mundurnya pemerintahan diharapkan dapat meredakan ketegangan, namun sekaligus menciptakan kekosongan politik yang membutuhkan penanganan cepat.
Seruan Kedamaian dan Tantangan Pemerintahan Mendatang
Di tengah kekacauan, para kepala keamanan dan pejabat tinggi militer telah mengeluarkan seruan mendesak untuk menjaga perdamaian. Mereka mengimbau agar masyarakat kembali ke rumah dan meminta para pemimpin politik untuk memulai dialog guna mencari solusi damai atas krisis yang terjadi. Pasukan keamanan tetap disiagakan di seluruh negeri, berusaha mengendalikan situasi dan mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut.
“Kami mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga ketenangan. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan memperparah penderitaan. Kami juga meminta para pemimpin politik untuk memprioritaskan kepentingan nasional di atas segalanya, memulai negosiasi yang konstruktif demi masa depan Nepal,” ujar seorang pejabat tinggi keamanan yang tidak ingin disebutkan namanya, dalam sebuah pernyataan pers pada 09 September 2025.
Krisis ini diperkirakan dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap kinerja ekonomi, tuduhan korupsi yang meluas, dan ketegangan politik yang sudah lama membara. Banyak demonstran menuntut pemerintahan yang lebih transparan dan inklusif, serta solusi konkret untuk masalah pengangguran dan kemiskinan.
Dengan mundurnya Perdana Menteri Oli, Nepal kini menghadapi tantangan besar untuk membentuk pemerintahan baru yang stabil dan kredibel, serta mengatasi akar masalah yang memicu gelombang protes ini. Komunitas internasional telah menyatakan keprihatinan atas situasi tersebut dan mendesak semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan melalui cara-cara damai dan konstitusional.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
