Pemerintah Kenya Diduga Terlibat Skandal Eksploitasi Pekerja Migran, Sekutu Ruto Raup Untung

NAIROBI – Sebuah investigasi mendalam, yang dirilis baru-baru ini oleh The Times, telah menyeret pemerintah Presiden William Ruto ke dalam pusaran kontroversi serius. Laporan tersebut menuduh bahwa pemerintah Kenya bertindak sebagai kepanjangan tangan dari sebuah industri yang mengeksploitasi pekerja migran di luar negeri, di mana para pemimpinnya bahkan menyamakan perempuan dengan anjing dan menyalahkan mereka atas pelecehan yang mereka alami. Lebih jauh, investigasi tersebut mengindikasikan bahwa keluarga dan sekutu dekat Presiden Ruto turut meraup keuntungan dari sistem yang diselimuti penderitaan ini.

Temuan ini mencoreng citra Kenya di mata internasional dan memicu seruan untuk reformasi drastis dalam cara negara tersebut mengelola migrasi tenaga kerjanya. Ribuan warga Kenya, mayoritas perempuan, berangkat ke luar negeri setiap tahun dengan harapan mencari penghidupan yang lebih baik, namun banyak yang justru terperangkap dalam lingkaran eksploitasi, kekerasan, dan perbudakan modern. Laporan ini mengungkap bahwa alih-alih melindungi warganya, sistem yang ada justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkuasa.

Sisi Gelap Industri Rekrutmen Pekerja

Investigasi The Times menyoroti praktik-praktik keji dalam industri rekrutmen pekerja migran, khususnya yang melibatkan penempatan pekerja rumah tangga di negara-negara Timur Tengah. Para pekerja ini seringkali menjadi korban janji manis, paspor yang disita, upah yang tidak dibayar, jam kerja yang tidak manusiawi, hingga kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang lebih mengejutkan, laporan tersebut mencatat adanya pernyataan-pernyataan merendahkan dari para pemimpin industri, yang menolak menyalahkan pelaku kekerasan dan justru menempatkan beban kesalahan pada para korban.

Salah satu kutipan paling mengerikan yang ditemukan adalah perbandingan perempuan dengan anjing, mengimplikasikan bahwa mereka layak diperlakukan dengan kasar dan disalahkan atas penderitaan mereka sendiri. Praktik dehumanisasi semacam ini, menurut laporan, telah menciptakan lingkungan di mana pelecehan menjadi normal dan impunitas merajalela. Pemerintah, melalui lembaga-lembaga yang seharusnya mengawasi agen rekrutmen, diduga gagal menjalankan tugasnya secara efektif, bahkan cenderung menutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi.

Banyak pekerja yang berhasil pulang ke Kenya menceritakan kisah-kisah horor tentang penyiksaan dan penelantaran. Mereka seringkali tidak memiliki jalur hukum yang jelas untuk mencari keadilan atau kompensasi, meninggalkan mereka dengan trauma mendalam dan tanpa harapan. Pada 14 November 2025, aktivis hak asasi manusia di Nairobi kembali mendesak pemerintah untuk serius meninjau kembali kebijakan dan mekanisme perlindungan bagi pekerja migran.

Keterlibatan Elit Kekuasaan dan Jaringan Keuntungan

Bagian paling memberatkan dari laporan investigasi ini adalah tuduhan mengenai keterlibatan langsung keluarga dan sekutu Presiden William Ruto dalam jaringan yang menguntungkan dari eksploitasi ini. Meskipun detail spesifik mengenai nama-nama dan entitas belum dirilis secara luas, laporan tersebut menyatakan bahwa mereka mendapatkan keuntungan finansial signifikan dari operasi agen-agen rekrutmen yang terlibat dalam praktik-praktik meragukan.

Keterlibatan ini diduga berbentuk kepemilikan saham, pengaruh politik untuk memfasilitasi lisensi atau menghindari pengawasan, atau keuntungan lainnya dari sistem yang mengabaikan hak asasi manusia. Jika tuduhan ini terbukti benar, hal ini akan menunjukkan konflik kepentingan yang masif dan pelanggaran etika yang serius di tingkat tertinggi pemerintahan. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung warga negaranya justru diduga menjadi bagian dari masalah, bahkan mendapatkan keuntungan darinya.

“Kisah para pekerja ini bukan hanya tentang pelecehan individual, melainkan gambaran nyata dari sistem yang rusak, di mana martabat manusia dikorbankan demi keuntungan, dan mereka yang seharusnya melindungi justru menjadi bagian dari masalah,” tulis investigasi tersebut, menggarisbawahi kegagalan institusional yang meluas.

Pihak oposisi dan organisasi masyarakat sipil telah menyerukan penyelidikan independen terhadap temuan-temuan ini, menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dari pemerintah. Mereka menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, tidak peduli seberapa tinggi kedudukan mereka, yang harus kebal dari hukum ketika menyangkut pelanggaran hak asasi manusia.

Meskipun pemerintah Kenya belum memberikan tanggapan resmi yang komprehensif terkait laporan The Times ini, tekanan publik diperkirakan akan semakin meningkat. Skandal ini bukan hanya tentang eksploitasi ekonomi, tetapi juga tentang integritas kepemimpinan nasional dan janji perlindungan bagi warga negaranya yang paling rentan.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda