Polisi Afrika Selatan Dituding Praktik Penyiksaan, Ingatkan Kekejaman Apartheid

Lebih dari tiga dekade setelah Afrika Selatan berhasil membebaskan diri dari cengkeraman apartheid, sebuah negara yang lahir dari perjuangan panjang melawan penindasan kini menghadapi tuduhan serius. Pemerintah yang dipimpin oleh para pejuang kemerdekaan itu kini dituduh mengawasi pasukan kepolisian yang terlibat dalam praktik penyiksaan yang mengkhawatirkan, sebuah fenomena yang secara mengerikan mengingatkan kembali pada kekejaman brutal era apartheid. Kekejian ini tidak hanya menjadi noda pada catatan hak asasi manusia negara tersebut tetapi juga mengkhianati janji-janji kebebasan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata.

Bayangan Kelam Masa Lalu: Modus Operandi Mirip Apartheid

Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia, baik lokal maupun internasional, secara konsisten menyoroti penggunaan penyiksaan yang meluas oleh Kepolisian Afrika Selatan (SAPS). Modus operandi yang digunakan seringkali menampilkan kemiripan yang mencolok dengan metode yang diterapkan oleh pasukan keamanan rezim apartheid. Ini termasuk penangkapan sewenang-wenang, pemukulan brutal selama interogasi, penggunaan asfiksia, sengatan listrik, serta bentuk-bentuk kekerasan fisik dan psikologis lainnya untuk mendapatkan pengakuan atau informasi.

Para korban, yang seringkali berasal dari komunitas miskin dan terpinggirkan, melaporkan perlakuan kejam di kantor polisi dan sel-sel tahanan. Kasus-kasus penyiksaan ini bukan insiden terisolasi, melainkan pola yang mengkhawatirkan, menunjukkan adanya budaya impunitas dan kurangnya pengawasan yang efektif. Ironisnya, institusi yang seharusnya melindungi warga negara kini justru menjadi sumber teror, meruntuhkan kepercayaan publik dan melemahkan fondasi demokrasi yang baru terbentuk.

Seruan Akuntabilitas dan Tantangan Reformasi

Menanggapi gelombang tuduhan ini, seruan untuk akuntabilitas dan reformasi mendalam semakin menguat. Organisasi masyarakat sipil menuntut investigasi independen terhadap setiap kasus penyiksaan, penuntutan yang efektif terhadap para pelaku, dan reformasi struktural dalam SAPS untuk mencegah terulangnya praktik keji ini. Namun, respons pemerintah seringkali dianggap lambat atau tidak memadai, menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya kemauan politik untuk mengatasi masalah ini secara serius.

Ini adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang kami perjuangkan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin negara yang lahir dari perjuangan melawan penindasan kini membiarkan penindasan serupa terjadi di bawah pengawasannya? Akuntabilitas adalah kunci untuk menghentikan siklus kekerasan ini, dan pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata, bukan hanya janji kosong, kata seorang pakar hukum dan hak asasi manusia terkemuka di Johannesburg, dalam pernyataannya kepada media pada 08 July 2025.

Tantangan yang dihadapi dalam membersihkan SAPS dari praktik-praktik penyiksaan sangatlah besar. Ini melibatkan perubahan budaya yang telah mengakar, peningkatan pelatihan bagi petugas kepolisian, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang kuat dan independen. Tanpa langkah-langkah konkret dan tegas, bayangan kelam masa lalu akan terus membayangi masa depan Afrika Selatan, mengancam untuk merusak warisan perjuangan kebebasan dan keadilan yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Masa depan demokrasi di Afrika Selatan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk membersihkan institusi kuncinya dari praktik-praktik keji yang seharusnya telah lama terkubur bersama bayangan kelam masa lalu.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda