Rencana Damai AS-Ukraina Baru: Kremlin Diprediksi Tolak Jaminan Keamanan Kyiv
Sebuah rencana damai yang direvisi, digagas oleh Amerika Serikat dan Ukraina, diperkirakan akan menghadapi penolakan tegas dari Moskow, memicu kekhawatiran akan berlanjutnya konflik di Eropa Timur. Draf terbaru proposal tersebut secara signifikan berbeda dari versi awalnya yang dinilai mendekati persyaratan kapitulasi bagi Kyiv, kini mencakup jaminan keamanan komprehensif yang menjadi tuntutan krusial Ukraina untuk mencegah agresi di masa mendatang.
Pergeseran fokus ini mencerminkan tekad Kyiv untuk mengamankan kedaulatan dan integritas wilayahnya, serta dukungan kuat dari Washington untuk posisi tersebut. Namun, para analis dan diplomat memandang perubahan ini justru akan memperdalam jurang pemisah dengan tujuan perang Rusia, membuat prospek perdamaian yang berkelanjutan semakin jauh dari kenyataan pada 25 December 2025.
Pergeseran Tuntutan Kyiv dan Jaminan Keamanan
Draf awal rencana damai yang beredar telah menuai kritik keras dari Kyiv dan para pendukungnya, karena dinilai menempatkan Ukraina pada posisi yang sangat rentan. Persyaratan yang ada kala itu secara implisit meminta Ukraina untuk menyerahkan sebagian wilayahnya dan mengadopsi status netral yang tidak memiliki jaminan kuat. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama Ukraina untuk mempertahankan kedaulatan penuh dan mencegah pengulangan invasi brutal yang terjadi.
Dalam versi revisi, fokus beralih pada serangkaian jaminan keamanan yang dirancang untuk memberikan perlindungan jangka panjang bagi Ukraina. Meskipun rincian pastinya belum sepenuhnya diungkap ke publik, jaminan ini kemungkinan besar mencakup komitmen militer dari negara-negara Barat, pasokan senjata berkelanjutan, pelatihan pasukan, dan kemungkinan keterlibatan dalam mekanisme pertahanan kolektif yang serupa namun tidak identik dengan Pasal 5 NATO. Bagi Kyiv, jaminan semacam ini adalah satu-satunya cara untuk membangun kembali dan berkembang tanpa hidup dalam bayang-bayang ancaman invasi Rusia yang berkelanjutan. Tuntutan ini sejalan dengan deklarasi Presiden Volodymyr Zelenskyy yang berulang kali menegaskan bahwa Ukraina tidak akan pernah menyerah pada integritas wilayahnya atau kedaulatannya.
Ambisi Moskow dan Garis Merah yang Tak Terlampaui
Penolakan Rusia terhadap rencana damai yang menekankan jaminan keamanan bagi Ukraina hampir pasti terjadi karena beberapa alasan fundamental. Pertama, jaminan keamanan tersebut secara langsung bertentangan dengan tujuan perang Moskow yang dinyatakan, yaitu “demiliterisasi” dan “denazifikasi” Ukraina. Memberikan jaminan keamanan yang kuat kepada Kyiv justru akan memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina, sesuatu yang dianggap Kremlin sebagai ancaman terhadap keamanannya sendiri.
Kedua, Rusia telah menganeksasi secara ilegal beberapa wilayah Ukraina—termasuk Krimea, Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia—dan menganggapnya sebagai bagian integral dari Federasi Rusia. Setiap rencana perdamaian yang menuntut penarikan pasukan Rusia dari wilayah-wilayah ini, atau pengakuan atas integritas wilayah Ukraina, akan ditolak mentah-mentah oleh Moskow. Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan klaimnya atas wilayah-wilayah tersebut, menjadikannya garis merah yang tidak dapat ditawar dalam negosiasi apapun.
“Bagi Kremlin, setiap jaminan keamanan bagi Ukraina yang tidak tunduk pada hegemoni Moskow adalah provokasi dan ancaman langsung. Rencana ini tidak hanya tidak dapat diterima, tetapi juga dilihat sebagai upaya Barat untuk memperpanjang konflik dan melemahkan Rusia. Mereka tidak akan pernah menyetujui perjanjian yang pada intinya mengakui kekalahan ambisi geopolitik mereka di Ukraina.”
— Seorang analis kebijakan Eropa Timur
Dengan posisi yang kontras tajam ini, prospek untuk mencapai kesepakatan damai dalam waktu dekat tetap suram. Meskipun upaya diplomatik terus dilakukan, perbedaan mendasar dalam tujuan dan persepsi keamanan antara Kyiv, Washington, dan Moskow tampaknya terlalu besar untuk dijembatani pada tahap ini. Konflik di Ukraina, yang telah berlangsung lebih dari dua tahun, diperkirakan akan terus berlanjut tanpa adanya terobosan diplomatik yang signifikan.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
