January 15, 2026

LOKAL TIMES

Update Terus, Gak Ketinggalan Zaman!

Senat AS Ambil Langkah Batasi Wewenang Militer Trump di Venezuela

Washington D.C. – Dalam sebuah teguran terhadap kekuasaan eksekutif, Senat Amerika Serikat pada

09 January 2026 secara tipis menyetujui untuk membawa resolusi Undang-Undang Kekuatan Perang (War Powers Act) ke pemungutan suara pekan depan. Langkah legislatif ini bertujuan untuk mengharuskan Presiden Donald Trump mencari otorisasi kongres sebelum melancarkan operasi militer di Venezuela, sebuah negara Amerika Latin yang tengah dilanda krisis politik dan kemanusiaan yang mendalam.

Keputusan Senat ini menggarisbawahi kekhawatiran yang berkembang di Capitol Hill mengenai potensi penggunaan kekuatan militer AS tanpa persetujuan legislatif, mengingat retorika Gedung Putih yang keras terhadap rezim Presiden Nicolas Maduro di Caracas. Pemungutan suara untuk mengajukan resolusi ini mencerminkan dorongan bipartisan untuk menegaskan kembali peran konstitusional Kongres dalam menyatakan perang dan membatasi kekuatan presiden untuk mengerahkan pasukan ke medan perang tanpa persetujuan eksplisit dari perwakilan rakyat.

Penegasan Kembali Kekuatan Kongres

Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973, yang disahkan setelah pengalaman pahit Perang Vietnam, dirancang untuk mencegah presiden mengikat negara dalam konflik bersenjata jangka panjang tanpa persetujuan Kongres. Undang-undang ini mensyaratkan presiden untuk memberi tahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah mengerahkan pasukan ke situasi bersenjata, dan membatasi pengerahan tersebut hingga 60 hari (dengan perpanjangan 30 hari untuk penarikan) kecuali jika Kongres menyatakan perang atau memberikan otorisasi penggunaan kekuatan militer.

Resolusi yang diajukan Senat kali ini secara khusus menargetkan kemungkinan intervensi militer di Venezuela, di mana Amerika Serikat telah mengakui pemimpin oposisi Juan Guaidó sebagai presiden sementara dan menerapkan sanksi ekonomi yang berat terhadap pemerintah Maduro. Presiden Trump sebelumnya telah menyatakan bahwa “semua opsi ada di meja” terkait Venezuela, sebuah frasa yang secara luas diinterpretasikan sebagai termasuk pilihan militer, memicu kekhawatiran di kalangan anggota parlemen.

Seorang anggota Senat senior, yang enggan disebutkan namanya, menekankan pentingnya langkah ini.

“Konstitusi sudah jelas: hanya Kongres yang memiliki kekuasaan untuk menyatakan perang. Resolusi ini bukan tentang mendukung atau menentang kebijakan luar negeri tertentu, melainkan tentang menegakkan prinsip fundamental pemisahan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan krusial mengenai kehidupan dan kematian, serta masa depan bangsa kita, tidak berada di tangan satu orang saja,” ujarnya.

Latar Belakang Krisis Venezuela

Venezuela telah terjerumus dalam krisis multi-dimensi selama bertahun-tahun, ditandai dengan hiperinflasi, kekurangan pangan dan obat-obatan yang parah, dan eksodus jutaan warga negaranya. Krisis politik semakin memburuk pada awal tahun ketika Juan Guaidó, kepala Majelis Nasional yang didominasi oposisi, mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara, menantang legitimasi kepresidenan Nicolas Maduro yang memenangkan pemilihan yang dianggap curang oleh banyak negara.

Amerika Serikat, bersama dengan puluhan negara lain, dengan cepat mengakui Guaidó dan menyerukan transisi demokratis. Pemerintahan Trump telah secara konsisten meningkatkan tekanan terhadap rezim Maduro melalui sanksi ekonomi yang menargetkan sektor minyak vital dan pejabat pemerintah. Namun, ancaman penggunaan kekuatan militer, meskipun tidak pernah secara eksplisit diformalkan, telah menjadi sumber ketegangan dan perdebatan baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

Pemungutan suara di Senat yang dijadwalkan pekan depan diperkirakan akan menjadi perdebatan sengit, yang berpotensi memicu bentrokan antara Kongres dan Gedung Putih mengenai batasan wewenang kepresidenan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Jika disahkan oleh kedua kamar Kongres, resolusi ini dapat menghadapi veto dari Presiden Trump, yang kemudian akan membutuhkan dukungan mayoritas dua pertiga di kedua kamar untuk membatalkannya.


Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda