Warga Donetsk Tegas Tolak Jadi Alat Tukar Damai, Masa Depan Wilayah Jadi Taruhan

Di tengah upaya diplomatik yang tersendat untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Ukraina, nasib jutaan warga di wilayah timur Donetsk menjadi sorotan tajam. Mereka menolak keras gagasan untuk dijadikan alat tukar dalam kesepakatan damai yang mungkin menyerahkan wilayah mereka kepada kendali Rusia, sebuah skenario yang menimbulkan kekhawatiran mendalam akan identitas, keamanan, dan masa depan mereka.

Kekhawatiran ini, yang sudah muncul sejak empat tahun pertama konflik (merujuk pada periode pasca-2014), kini semakin diperparah oleh eskalasi penuh invasi. Status dan kontrol atas wilayah timur, khususnya Donetsk dan Luhansk yang secara kolektif dikenal sebagai Donbas, selalu menjadi ganjalan utama dalam setiap pembicaraan damai. Bagi penduduk di sana, pilihan yang mungkin dihadapi – apakah tetap menjadi bagian dari Ukraina atau berada di bawah kekuasaan Rusia – bukanlah keputusan yang mudah, melainkan dilema eksistensial yang pahit.

Dilema Wilayah Sengketa: Donetsk dan Impian Damai yang Pahit

Wilayah Donetsk, sebuah pusat industri dan tambang yang vital di timur Ukraina, telah menjadi medan pertempuran sengit sejak tahun 2014. Konflik awal memicu deklarasi kemerdekaan yang didukung Rusia oleh “republik rakyat” di Donetsk dan Luhansk, yang tidak diakui secara internasional. Upaya perjanjian damai seperti Protokol Minsk, yang ditandatangani pada 2014 dan 2015, gagal total dalam menyelesaikan status wilayah ini, dengan poin-poin krusial terkait otonomi dan kontrol perbatasan tetap menjadi batu sandungan.

Kini, setelah invasi skala penuh Rusia sejak Februari 2022, sebagian besar wilayah Donetsk berada di bawah pendudukan Rusia, meskipun pertempuran sengit untuk kontrol terus berlangsung. Kremlim telah secara sepihak mengklaim aneksasi wilayah ini, sebuah tindakan yang dikecam luas sebagai ilegal oleh komunitas internasional. Namun, di tengah perdebatan geopolitik dan pertimbangan strategis, suara-suara dari warga lokal kerap kali terpinggirkan.

Banyak warga Donetsk yang telah merasakan langsung dampak konflik. Mereka menyaksikan rumah hancur, keluarga terpisah, dan komunitas terkoyak. Bagi mereka, gagasan untuk ‘ditukarkan’ demi damai adalah pengkhianatan terhadap perjuangan dan kesetiaan mereka kepada Ukraina. Mereka berpendapat bahwa menyerahkan wilayah hanya akan melegitimasi agresi dan menciptakan preseden berbahaya bagi kedaulatan negara lain di masa depan.

Konsekuensi Manusiawi dari Kesepakatan Lahan

Jika skenario penyerahan wilayah benar-benar terjadi sebagai bagian dari kesepakatan damai, konsekuensi kemanusiaan akan sangat mendalam. Penduduk di Donetsk akan dihadapkan pada pilihan yang sangat menyakitkan: hidup di bawah rezim pendudukan asing atau meninggalkan tanah kelahiran mereka sebagai pengungsi. Pengalaman dari wilayah-wilayah yang telah diduduki Rusia, seperti Krimea dan sebagian Donbas sebelumnya, menunjukkan potensi terjadinya represi politik, penghilangan paksa, pembatasan kebebasan sipil, dan upaya rusifikasi paksa.

Sistem pendidikan, bahasa, mata uang, dan administrasi sipil dapat diubah secara paksa untuk mengadopsi standar Rusia, menghapus identitas dan budaya Ukraina. Hal ini akan berdampak pada setiap aspek kehidupan, mulai dari akses layanan dasar hingga kesempatan ekonomi. Kelompok-kelompok minoritas, aktivis pro-Ukraina, dan siapa pun yang dianggap tidak loyal akan menghadapi risiko besar. Tekanan psikologis dan trauma kolektif akibat ketidakpastian ini diperkirakan akan membekas selama beberapa generasi.

“Bagi kami, Donetsk adalah Ukraina. Kami telah melalui begitu banyak penderitaan, kehilangan begitu banyak orang terkasih, dan menyerahkan tanah kami kepada Rusia bukanlah damai, melainkan pengkhianatan terbesar. Kami ingin hidup di Ukraina yang bebas dan berdaulat, bukan di bawah sepatu bot penjajah,” ungkap seorang warga lokal yang menolak disebutkan namanya karena alasan keamanan, pada 24 February 2026.

Posisi pemerintah Ukraina tetap teguh pada prinsip integritas teritorial dan kedaulatan, menolak konsesi wilayah sebagai dasar perdamaian. Namun, tekanan internasional untuk mengakhiri konflik yang menghancurkan ini terus meningkat. Dilema ini menyoroti kompleksitas perang modern, di mana garis depan geografis beririsan langsung dengan identitas nasional dan hak asasi manusia. Masa depan Donetsk tidak hanya akan menentukan nasib wilayah tersebut, tetapi juga akan menjadi ujian bagi prinsip-prinsip hukum internasional dan kemanusiaan.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda