APPI Mendesak Keterlibatan dalam Regulasi Liga, Soroti Polemik Kuota Pemain Asing
Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) secara tegas menyuarakan tuntutan agar dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan regulasi liga profesional Indonesia bersama pihak Liga dan PSSI. Permintaan ini muncul menyusul polemik sengit terkait kebijakan kuota pemain asing untuk musim 2025/2026 yang sempat menimbulkan keresahan di kalangan pesepakbola dan publik sepak bola nasional.
Latar Belakang Polemik Kuota Pemain Asing
Sebelumnya, wacana penambahan kuota pemain asing menjadi delapan per klub untuk musim 2025/2026 sempat menjadi topik hangat dan menimbulkan pro-kontra. Meskipun PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) kemudian merevisi atau menunda kebijakan tersebut setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, insiden ini menyoroti minimnya konsultasi dengan pihak yang paling terdampak secara langsung: para pemain.
Kekhawatiran utama, seperti yang diutarakan berbagai pihak, adalah potensi ketidakpastian kontrak, pemotongan gaji, atau bahkan hilangnya kesempatan bermain bagi pemain lokal yang telah terikat kontrak jangka panjang, di tengah perubahan regulasi yang mendadak dan tanpa sosialisasi memadai. Situasi ini dinilai menciptakan iklim kerja yang tidak stabil bagi para profesional sepak bola di Tanah Air.
Urgensi Keterlibatan Pemain untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
APPI menegaskan bahwa keterlibatan perwakilan pemain dalam setiap pembahasan dan penyusunan regulasi adalah keniscayaan dalam tata kelola sepak bola modern yang profesional. Sekretaris Jenderal APPI, M. Hardika Aji, dalam keterangannya pada 06 August 2025, menekankan bahwa pengalaman dan perspektif pemain adalah elemen krusial yang sering terabaikan, padahal dampaknya sangat besar terhadap ekosistem sepak bola secara keseluruhan.
Kami percaya bahwa setiap regulasi, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan karir pemain, harus melalui proses konsultasi yang transparan dan inklusif. Ini bukan hanya tentang kuota pemain asing, tetapi tentang bagaimana masa depan sepak bola profesional kita dikelola secara partisipatif, ujar Hardika.
Kebijakan yang disusun tanpa melibatkan pemangku kepentingan utama seperti pemain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, memicu konflik kepentingan, dan bahkan merugikan ekosistem sepak bola secara keseluruhan. Suara pemain adalah suara yang harus didengar untuk menciptakan regulasi yang adil dan berkelanjutan.
APPI berharap insiden polemik kuota pemain asing ini menjadi momentum bagi PSSI dan PT LIB untuk membuka ruang dialog yang lebih intensif dan melibatkan asosiasi pemain dalam setiap komite atau gugus tugas yang dibentuk untuk menyusun regulasi di masa mendatang. Keterlibatan APPI diharapkan dapat membawa perspektif langsung dari lapangan hijau ke meja perundingan, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya berorientasi bisnis tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kesejahteraan, dan keberlangsungan karir para pemain.
Polemik kuota pemain asing, misalnya, bukan hanya soal jumlah, tetapi juga tentang dampaknya pada pengembangan talenta lokal. Terlalu banyak pemain asing tanpa regulasi yang jelas bisa menghambat kesempatan pemain muda Indonesia untuk bersinar dan pada gilirannya, mempengaruhi kualitas Tim Nasional. Oleh karena itu, APPI menekankan pentingnya keseimbangan antara daya saing liga dan kebutuhan pembinaan pemain nasional.
Prinsip ‘fair play’ tidak hanya berlaku di lapangan, tetapi juga dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak besar pada hidup para pesepakbola. APPI berkomitmen untuk terus menyuarakan kepentingan para pemain dan berharap adanya kemitraan yang konstruktif dengan federasi dan operator liga demi kemajuan sepak bola Indonesia yang lebih profesional dan bermartabat.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
