Gelombang AI Tiongkok: Janji Kemajuan, Ancaman Privasi Warga
Tiongkok, raksasa ekonomi dan teknologi global, terus mempercepat langkahnya dalam revolusi kecerdasan buatan (AI). Ambisi ini, yang digadang-gadang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi, juga memicu kekhawatiran mendalam mengenai implikasinya terhadap privasi dan kebebasan sipil warga negara. Sejak peluncuran strategi nasional AI pada tahun 2017, Beijing telah secara agresif memposisikan diri sebagai pemimpin dunia dalam teknologi ini, sebuah upaya yang terlihat jelas hingga 05 November 2025.
Visi Ganda Kecerdasan Buatan
Di satu sisi, visi Tiongkok tentang AI dipresentasikan sebagai lokomotif kemajuan. Pemerintah Tiongkok secara terbuka menyatakan bahwa AI akan menjadi tulang punggung untuk meningkatkan produktivitas industri, menciptakan “kota pintar” yang lebih efisien, dan mengatasi masalah sosial seperti keamanan publik dan layanan kesehatan. Investasi triliunan yuan telah digelontorkan untuk riset dan pengembangan, menarik talenta terbaik, dan membangun ekosistem teknologi yang kuat. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa Tiongkok seperti Baidu, Alibaba, Tencent, dan Huawei berada di garis depan inovasi ini, berlomba-lomba mengembangkan solusi AI yang revolusioner.
Namun, di balik narasi kemajuan ini, terdapat sisi lain yang mengkhawatirkan. Sistem AI yang sama yang menjanjikan efisiensi dan keamanan juga dirancang untuk memperkuat kemampuan negara dalam memantau dan mengendalikan populasinya. Para kritikus dan pengamat internasional menyoroti bagaimana AI secara sistematis diintegrasikan ke dalam “negara keamanan” Tiongkok, menciptakan jaringan pengawasan yang semakin rumit dan omnipresent. Teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan data dalam skala besar, menganalisis perilaku individu, dan bahkan memprediksi potensi ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik.
“Visi Tiongkok tentang AI bukan sekadar tentang menciptakan terobosan teknologi; ini tentang membangun sistem kontrol sosial paling canggih yang pernah ada. Ini adalah alat yang memungkinkan negara untuk melihat, mendengar, dan bahkan memprediksi perilaku setiap warganya dengan presisi yang mengkhawatirkan,” ujar seorang analis keamanan siber terkemuka, yang meminta anonimitas karena sensitifnya isu ini.
Dari Kota Pintar hingga Pengawasan Prediktif
Penerapan AI dalam konteks pengawasan di Tiongkok sangat beragam dan mendalam. Salah satu contoh paling menonjol adalah sistem pengenalan wajah, yang kini tersebar luas di hampir setiap sudut kota, mulai dari stasiun kereta api, bandara, pertokoan, hingga kompleks perumahan. Kamera-kamera berkemampuan AI ini dapat mengidentifikasi individu dalam kerumunan, melacak pergerakan mereka, dan menghubungkan data tersebut dengan basis data identitas nasional.
Selain itu, sistem kredit sosial Tiongkok juga banyak mengandalkan AI untuk memproses data perilaku warga dari berbagai sumber, mulai dari riwayat keuangan, catatan kejahatan kecil, hingga interaksi daring. Algoritma AI akan menilai “kepercayaan” seorang warga, yang kemudian dapat memengaruhi akses mereka terhadap layanan publik, pinjaman, bahkan kemampuan untuk membeli tiket pesawat atau kereta api. Di wilayah seperti Xinjiang, teknologi AI telah digunakan secara ekstensif untuk menargetkan dan menekan etnis minoritas Uighur melalui program pengawasan massal, yang menuai kecaman keras dari komunitas internasional.
Pengembangan AI juga mencakup apa yang disebut “pengawasan prediktif”, di mana algoritma menganalisis data untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang dianggap berisiko melakukan tindakan kriminal atau membahayakan stabilitas negara. Kemampuan ini, meskipun diklaim untuk mencegah kejahatan, memiliki potensi penyalahgunaan yang mengerikan, berisiko mengkriminalisasi pemikiran atau asosiasi, bukan hanya tindakan. Dengan demikian, ambisi Tiongkok di bidang AI menghadirkan dilema kompleks antara inovasi teknologi yang menjanjikan dan ancaman nyata terhadap hak asasi manusia dan privasi individu.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
