Negosiasi Sengit di UEA: Rusia Hujani Ukraina Saat Pembicaraan Damai Berlanjut
Di tengah gempuran militer yang tak henti-hentinya di Ukraina, upaya diplomatik yang penuh tantangan kembali digelar di Uni Emirat Arab (UEA) pada 04 February 2026. Perwakilan dari Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina duduk bersama dalam pertemuan yang bertujuan mencari celah untuk meredakan konflik yang telah berkecamuk lebih dari dua tahun. Namun, di saat meja perundingan mencari solusi, Moskow dilaporkan terus melancarkan serangan masif yang menyasar berbagai wilayah di Ukraina, sekaligus tetap bersikeras pada tuntutan yang oleh Kyiv dianggap sama sekali tidak dapat diterima.
Dilema Diplomasi di Tengah Gelombang Serangan
Pertemuan tripartit di UEA ini berlangsung dalam suasana yang penuh paradoks. Di satu sisi, kehadiran negosiator AS, Rusia, dan Ukraina mencerminkan upaya komunitas internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menemukan jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. Di sisi lain, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa intensitas serangan Rusia di Ukraina tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan cenderung meningkat menjelang dan selama periode negosiasi ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan dan efektivitas upaya diplomatik yang sedang berjalan.
Sejumlah sumber diplomatik mengindikasikan bahwa delegasi AS hadir sebagai fasilitator, mencoba menjembatani perbedaan pendapat yang fundamental antara Kyiv dan Moskow. Namun, dengan Rusia yang terus menggempur kota-kota dan infrastruktur kritis Ukraina, suasana pembicaraan diproyeksikan akan sangat tegang dan sulit mencapai terobosan signifikan. Serangan terbaru dilaporkan mencakup penggunaan rudal jarak jauh dan drone Shahed, menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa sipil di beberapa kota besar.
Tuntutan Rusia dan Penolakan Tegas Kyiv
Inti permasalahan yang menghambat kemajuan diplomatik adalah tuntutan keras dari Moskow. Sejak awal invasi skala penuh, Rusia secara konsisten mengajukan sejumlah persyaratan yang mencakup, antara lain, netralitas Ukraina, demiliterisasi, serta pengakuan terhadap wilayah-wilayah yang telah dianeksasi Rusia. Bagi pemerintah Ukraina, tuntutan-tuntutan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial mereka, serta tidak dapat dinegosiasikan.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dan para pejabat tinggi Kyiv telah berulang kali menegaskan bahwa setiap perjanjian damai harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk penarikan penuh pasukan Rusia dari seluruh wilayah Ukraina. Mereka menuduh Moskow menggunakan pembicaraan sebagai taktik untuk mengulur waktu dan menekan Ukraina agar menyerah, tanpa benar-benar berniat mencari solusi damai yang adil.
“Tidak mungkin kami menerima syarat-syarat yang merendahkan kedaulatan dan masa depan bangsa kami,” ujar seorang pejabat senior Ukraina yang enggan disebutkan namanya, menanggapi tuntutan Moskow. “Pembicaraan hanya bisa berhasil jika didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan penghormatan terhadap integritas teritorial Ukraina.”
Pernyataan ini mencerminkan jurang pemisah yang dalam antara kedua belah pihak, di mana ambisi geopolitik Rusia berhadapan langsung dengan tekad Ukraina untuk mempertahankan kemerdekaan dan wilayahnya.
Para analis menilai bahwa selama Rusia tidak menunjukkan fleksibilitas dalam tuntutannya atau menghentikan agresi militernya, prospek perdamaian akan tetap suram. Kehadiran pihak ketiga seperti AS mungkin bisa membantu menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, namun kekuatan pendorong untuk mencapai kesepakatan akhir masih bergantung pada kemauan politik dari Moskow dan Kyiv. Pertemuan di UEA ini diharapkan dapat sedikit mengurangi ketegangan, meskipun konsensus yang nyata tampaknya masih jauh di depan.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
