Nepal Mencekam: 22 Tewas dalam Kerusuhan, Pasukan Dikerahkan Hadapi Protes
KATHMANDU, 10 September 2025 – Nepal kembali dilanda ketegangan politik dan sosial setelah serangkaian aksi protes berujung pada bentrokan mematikan yang menewaskan sedikitnya 22 orang. Pemerintah telah mengerahkan pasukan keamanan di berbagai wilayah untuk memulihkan ketertiban, menyusul insiden pembakaran gedung-gedung pemerintah dan kediaman politisi oleh massa yang menentang kebijakan sensor dan isu ekonomi yang memburuk.
Pemicu dan Eskalasi Kerusuhan
Gelombang protes ini, yang awalnya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan sensor pemerintah yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi, kini meluas menjadi kemarahan atas kondisi ekonomi yang stagnan dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan kelompok aktivis telah menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai pembatasan akses informasi dan pengekangan terhadap media independen, yang mereka sejustifikasikan sebagai upaya membungkam kritik.
Aksi demonstrasi yang berlangsung selama beberapa hari terakhir mencapai puncaknya tadi malam ketika ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di ibu kota Kathmandu dan beberapa kota besar lainnya, mengabaikan jam malam yang diberlakukan ketat oleh pihak berwenang. Saksi mata melaporkan melihat api berkobar di beberapa lokasi strategis, termasuk kantor-kantor pemerintahan daerah dan rumah-rumah milik anggota parlemen terkemuka dari partai berkuasa. Kerugian materi akibat vandalisme dan pembakaran diperkirakan mencapai jutaan rupee Nepal, menambah beban pada perekonomian negara yang sudah rapuh.
Pemerintah berargumen bahwa langkah-langkah sensor tertentu diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional di tengah meningkatnya polarisasi politik dan penyebaran informasi yang dianggap misinformasi. Namun, para kritikus melihatnya sebagai upaya sistematis untuk membungkam perbedaan pendapat dan mengendalikan narasi publik. “Ini bukan lagi sekadar protes biasa,” ujar seorang analis politik lokal, Rajesh Sharma. “Ini adalah ekspresi kemarahan kolektif yang mendalam atas janji-janji yang tidak terpenuhi, korupsi yang merajalela, dan kebebasan sipil yang terkikis.”
Respons Pemerintah dan Implikasi Jangka Panjang
Menyikapi eskalasi kekerasan yang cepat, Kementerian Dalam Negeri Nepal telah mengonfirmasi pengerahan unit-unit militer dan kepolisian tambahan ke titik-titik rawan di seluruh negeri. Juru bicara militer menyatakan bahwa pasukan diperintahkan untuk bertindak tegas namun terukur guna mengamankan fasilitas publik dan melindungi warga sipil dari potensi ancaman. Laporan awal menunjukkan bahwa sebagian besar korban tewas adalah pengunjuk rasa, yang meninggal akibat luka tembak atau bentrokan fisik, meskipun detail mengenai penyebab kematian masih diselidiki secara independen.
Perdana Menteri, dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis pagi ini, mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri serta memulai dialog konstruktif. Namun, seruan tersebut tampaknya belum mampu meredakan ketegangan di jalanan. Komunitas internasional juga mulai menunjukkan keprihatinan serius. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak semua pihak untuk menahan diri, menghormati hak asasi manusia, dan mencari solusi damai melalui jalur diplomasi yang komprehensif.
“Kami sangat menyesalkan hilangnya nyawa dalam kerusuhan ini dan menyerukan semua pihak untuk mengedepankan dialog demi mencapai resolusi damai dan berkelanjutan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Nepal dalam konferensi pers darurat. “Pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan memastikan keamanan warga negara kami, sambil tetap menjamin hak-hak fundamental dan kebebasan berekspresi sesuai konstitusi.”
Ancaman terhadap stabilitas Nepal berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, khususnya sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung pendapatan negara pasca-pandemi. Jika situasi tidak segera terkendali, krisis ini dapat memperdalam jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan rakyat, serta memperlambat upaya pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Publik kini menanti langkah konkret dan transparan dari pemerintah untuk mengatasi akar masalah kerusuhan dan mencegah spiral kekerasan lebih lanjut yang dapat menyeret negara ke dalam krisis yang lebih dalam.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
