Pengungsi Ukraina Tolak Keras Usulan ‘Alaska Summit’: Tanah Kami Bukan Komoditas Tukar Damai

KHARKIV, Ukraina – Para pengungsi Ukraina yang kini berlindung di pusat-pusat penampungan di Ukraina timur menyatakan kemarahan dan kekecewaan mendalam atas gagasan konsesi wilayah kepada Rusia sebagai imbalan perdamaian. Gagasan, yang disebut-sebut berasal dari diskusi tingkat tinggi atau proposal internasional yang belakangan ini mengemuka dengan sebutan “Alaska Summit”, dianggap sebagai penghinaan berat terhadap kedaulatan dan penderitaan rakyat Ukraina.

Di sebuah penampungan sementara di dekat Kharkiv, ratusan warga sipil yang mengungsi dari daerah konflik intensif menyuarakan penolakan tegas mereka terhadap setiap wacana yang mengusulkan penyerahan wilayah yang secara historis adalah bagian dari Ukraina. Mereka adalah korban langsung dari agresi Rusia, telah kehilangan rumah, mata pencarian, dan orang-orang terkasih, sehingga gagasan “tanah untuk perdamaian” terasa sangat menyakitkan dan tidak dapat diterima.

Penolakan Tegas Atas Gagasan Konsesi Wilayah

Kecaman paling keras datang dari mereka yang telah mengungsi berkali-kali, dipaksa meninggalkan kampung halaman mereka di Donetsk, Luhansk, atau daerah lain yang kini diduduki sebagian atau seluruhnya oleh pasukan Rusia. Bagi mereka, gagasan menyerahkan tanah demi “perdamaian” adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai inti perjuangan mereka.

“Ini adalah penghinaan yang tak termaafkan! Tanah kami bukan barang dagangan yang bisa ditukar-tukar di meja perundingan. Ini adalah tempat di mana nenek moyang kami hidup, di mana anak-anak kami tumbuh. Kami sudah kehilangan begitu banyak, dan sekarang mereka ingin mengambil martabat kami juga?” ujar Olena Petrova, 45 tahun, seorang guru yang melarikan diri dari Mariupol, dengan mata berkaca-kaca.

Sentimen serupa diungkapkan oleh Mykhailo Kononenko, 62 tahun, seorang pensiunan insinyur dari Bakhmut yang kini hidup di pengasingan internal. “Mereka yang mengusulkan hal ini tidak memahami apa arti tanah bagi kami. Ini bukan hanya wilayah geografis, ini adalah bagian dari jiwa kami, identitas kami. Kami tidak akan pernah menyerahkannya, tidak peduli seberapa putus asa situasinya,” tegasnya.

Diskusi mengenai “Alaska Summit” atau proposal serupa, meskipun rinciannya seringkali tidak jelas di mata publik Ukraina, telah memicu gelombang kekhawatiran bahwa nasib wilayah mereka mungkin sedang didiskusikan tanpa mempertimbangkan aspirasi dan pengorbanan rakyatnya. Hal ini memperkuat persepsi bahwa beberapa pihak internasional lebih mengutamakan “perdamaian” di atas kedaulatan dan keadilan bagi Ukraina.

Kedaulatan dan Identitas di Tengah Konflik

Bagi banyak warga Ukraina, gagasan konsesi wilayah adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar kedaulatan negara dan merupakan pengakuan terhadap agresi. Mereka berpendapat bahwa menyerahkan wilayah akan menciptakan preseden berbahaya dan hanya akan mendorong agresi lebih lanjut di masa depan, tidak hanya di Ukraina tetapi juga di negara-negara lain.

Rasa frustrasi ini juga diperparah oleh kondisi hidup yang sulit di penampungan. Meskipun mendapatkan bantuan kemanusiaan, para pengungsi merindukan kehidupan normal dan keadilan. Mereka berharap komunitas internasional akan mendukung Ukraina dalam perjuangan untuk memulihkan integritas wilayahnya, bukan malah mendorong solusi yang dianggap menyerah.

“Kami hanya ingin kembali ke rumah kami, ke tanah kami yang sah. Kami tidak meminta lebih, tapi kami juga tidak akan memberikan kurang,” kata seorang sukarelawan muda di penampungan, Pavlo Semenko, 28 tahun. “Pesan dari sini jelas: tidak ada pertukaran wilayah untuk perdamaian. Perdamaian sejati hanya bisa datang dengan keadilan dan pemulihan kedaulatan penuh Ukraina.”

Situasi ini menyoroti tantangan besar bagi para diplomat dan pembuat kebijakan global yang berupaya mencari jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan. Aspirasi rakyat Ukraina yang kuat untuk mempertahankan setiap jengkal wilayahnya akan menjadi faktor krusial yang harus dipertimbangkan dalam setiap upaya penyelesaian damai di masa mendatang, kata para analis politik di Kyiv pada 17 August 2025.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda